Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sistem 30:70 Gagal, di Samarinda Jukir Hanya Setor Rp 70 Ribu per Minggu, Wajib Evaluasi Retribusi Parkir Tepi Jalan!

I
Penulis: Indra Zakaria❯
Wali Kota Samarinda Andi Harun, meminta Inspektorat Kota melakukan audit terhadap Dishub Samarinda perihal setoran parkir. (RAMA SIHOTANG/KALTIM POST)
Wali Kota Samarinda Andi Harun, meminta Inspektorat Kota melakukan audit terhadap Dishub Samarinda perihal setoran parkir. (RAMA SIHOTANG/KALTIM POST)

Keberadaan juru parkir (jukir) liar di Kota Samarinda menjadi pemandangan yang kerap meresahkan masyarakat. Namun, persoalan yang lebih besar adalah potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir tepi jalan, yang setiap tahun menjadi sorotan.


Advertisement

Hal ini terungkap saat Wali Kota Samarinda, Andi Harun, melakukan inspeksi mendadak di Jalan KH Abul Hasan, tepatnya di depan Toko Sari Roti. Salah satu jukir binaan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda mengakui pendapatannya mencapai Rp800 ribu hingga Rp1 juta per minggu, namun hanya menyetor Rp70 ribu per minggu ke kas daerah melalui pengawas lapangan.

“Jukir tidak bisa sepenuhnya disalahkan karena sistemnya yang harus dibenahi. Saat ini Dishub seperti mengikuti kemauan jukir, bukan sebaliknya,” tegur Andi Harun, Rabu (8/1).

Wali kota meminta Inspektorat Daerah (Itda) Samarinda untuk mengevaluasi kinerja Dishub Samarinda, terutama terkait sistem pengelolaan retribusi parkir. Ia juga menyoroti keberadaan jukir binaan yang mempekerjakan orang lain tanpa izin dari Dishub. “Jangan salahkan masyarakat jika timbul kecurigaan. Sistem yang harus diperbaiki,” tegasnya.

Advertisement

Setoran Minim Meski Pendapatan Besar

Eramsyah, jukir di lokasi tersebut, mengakui bahwa ia menyetor Rp70 ribu per minggu kepada pengawas Dishub. Ia telah menjadi jukir binaan di kawasan tersebut selama puluhan tahun.

“Setoran ke Dishub memang segitu dari dulu, meskipun pendapatan saya tidak selalu tetap,” ujar Eramsyah. Ia menjelaskan bahwa dirinya bekerja sama dengan pemilik toko untuk menjaga kendaraan konsumen, tanpa ada kewajiban setoran kepada pengusaha. “Di sini kami bekerja dua sif bersama rekan saya,” tambahnya.

Advertisement

Dishub: Sistem 70:30

Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengakui tidak adanya acuan resmi terkait besaran setoran jukir binaan. Selama ini, sistem yang diterapkan adalah pembagian pendapatan 70 persen untuk jukir dan 30 persen untuk retribusi ke kas daerah.

“Jadi, 70 persen untuk jukir, dan 30 persen disetor sebagai retribusi,” jelas Manalu. Ia mengungkapkan, dalam satu bulan, setoran dari satu titik parkir hanya berkisar Rp280 ribu. Namun, seluruh setoran tersebut telah dibukukan dengan bukti kwitansi resmi.

Manalu juga menyoroti kendala terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di lapangan. Dengan hanya lima orang pengawas non-ASN, Dishub kesulitan memantau semua titik parkir di Samarinda, terutama di kawasan ramai.

“Kami hanya memiliki lima pengawas yang setiap hari berkeliling di seluruh lokasi parkir. Ini salah satu kendala dalam menertibkan retribusi parkir,” katanya.

Menanggapi rekomendasi Wali Kota Andi Harun, Manalu menyatakan kesiapan Dishub untuk diaudit oleh Itda Kota Samarinda. “Kami siap diaudit dan akan menjelaskan kendala-kendala yang kami hadapi di lapangan,” pungkasnya. (*)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : sapos.co.id
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer