
SAMARINDA–Penyaluran dan pendapatan retribusi parkir sepanjang 2024 menjadi fokus utama inspektorat, untuk audit terhadap perparkiran yang diterapkan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Samarinda Marnabas Patiroy mengatakan, pemeriksaan dilakukan tim auditor untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Terutama di sektor perpakiran yang selama ini dinilai belum optimal berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
"Sesuai arahan, kami sudah melaporkan terkait temuan tersebut kepada inspektorat. Kami minta Dishub Samarinda diperiksa secara menyeluruh. Mungkin Selasa (14/1) atau Rabu (15/1) tim audit sudah mulai memeriksa," ujarnya.
Dalam proses pemeriksaan nanti difokuskan bagian penyetoran dana parkir. Mulai setoran mingguan, alur dana yang masuk hingga sistem pengelolaan parkir yang sudah diterapkan.
"Kami ingin tahu secara rinci, sebenarnya berapa pendapatan sektor parkir dan ke mana dana itu dilarikan. Proses audit akan mencakup transaksi periode 2024, dari Januari hingga Desember. Mengapa begitu, karena tidak bisa kalau hanya memeriksa sebagian data, nanti hasilnya tidak maksimal," imbuhnya.
Keluhan masyarakat terhadap permasalahan parkir sudah berlangsung lama. Keluhan yang dimaksud, lanjut Marnabas, meliputi pengelolaan petugas parkir, tarif parkir liar hingga transparansi pendapatan dari retribusi parkir.
Retribusi parkir selama ini berpotensi besar meningkatkan PAD. Namun, karena pengelolaannya belum optimal disertai tarif parkir yang tidak resmi, serta dugaan kebocoran anggaran, menjadi permasalahan utama.
"Tim audit sudah bersiap-siap. Kami ingin berjalan cepat tapi tetap cermat. Sehingga hasil audit bisa akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian hasilnya juga diharapkan menjadi gambaran jelas tentang kondisinya saat ini agar bisa menjadi dasar perbaikan ke depannya," kuncinya. (dra)
EKO PRALISTIO
pralistioeko@gmail.coom
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

