Laporan Warga: Tarif Parkir Tidak Sesuai Ketentuan, Audit Retribusi dari Setoran Hingga Laporan Dana yang Diterima Kas Daerah

ASISTEN II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Samarinda, Marnabas Patiroy menyatakan rencana audit retribusi parkir yang selama ini diterima Pemkot Samarinda. Pemeriksaan ini penting untuk memberikan kejelasan mengenai pendapatan dari sektor parkir, yang selama ini dianggap belum optimal kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah lebih transparan dan bertanggung jawab. Dishub Samarinda akan diperiksa secara menyeluruh, mulai dari alur dana hingga sistem pengelolaannya,” ujar Marnabas, (12/1).
Tim audit akan meneliti setiap aspek pengelolaan retribusi parkir, termasuk setoran mingguan, pemeriksaan akan mencakup setoran mingguan yang dilakukan petugas parkir, termasuk kesesuaian laporan dengan dana yang diterima oleh kas daerah.
Alur Dana, tim akan menelusuri alur masuknya pendapatan retribusi parkir untuk memastikan tidak ada kebocoran anggaran. Dan sistem Pengelolaan petugas parkir, penerapan tarif resmi, hingga potensi pendapatan yang belum tergarap akan menjadi fokus utama audit.
Marnabas menegaskan, audit ini akan mencakup keseluruhan data transaksi retribusi parkir selama periode Januari hingga Desember 2024. “Kami ingin melihat gambaran utuh, sehingga tidak ada celah bagi kesalahan atau ketidakefisienan yang terlewatkan,” tambahnya. Masalah pengelolaan parkir di Samarinda bukan hal baru. Keluhan masyarakat mengenai tarif parkir liar, pengelolaan petugas parkir yang semrawut, hingga transparansi pendapatan retribusi sudah sering mencuat.
“Banyak laporan dari masyarakat yang merasa tarif parkir tidak sesuai ketentuan. Bahkan ada dugaan kebocoran anggaran yang membuat potensi PAD dari sektor parkir tidak optimal,” jelas Marnabas.
Ia juga menyoroti minimnya kontribusi sektor parkir terhadap PAD, meskipun potensi pendapatannya cukup besar. “Ini adalah ironi, karena sektor parkir sebenarnya bisa menjadi salah satu penyumbang utama PAD jika dikelola dengan baik,” imbuhnya.
Tim audit direncanakan mulai bekerja pada Selasa (14/1) atau Rabu (15/1). Saat ini, persiapan tengah dilakukan agar pemeriksaan berjalan lancar. “Senin (13/1), tim audit akan mulai bersiap-siap. Kami ingin proses ini berjalan cepat, namun tetap akurat. Hasil audit harus memberikan gambaran jelas tentang kondisi yang sebenarnya,” tegas Marnabas.
Menurutnya, hasil audit ini tidak hanya akan menjadi evaluasi bagi Dishub, tetapi juga dasar untuk perbaikan sistem pengelolaan parkir di masa mendatang. Marnabas menekankan bahwa pemeriksaan ini bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan mencari solusi agar pengelolaan retribusi parkir lebih baik.
“Kami ingin memastikan bahwa dana dari retribusi parkir benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ke depan, kami juga berharap hasil audit ini bisa menjadi langkah awal untuk menyusun sistem yang lebih efisien dan transparan,” katanya.
Lebih lanjut, ia berharap masyarakat dapat bersabar dan mendukung proses audit ini. “Semua ini demi perbaikan pelayanan publik. Kami ingin memastikan tidak ada lagi permasalahan yang terus berulang, seperti tarif liar atau pengelolaan yang tidak jelas,” harapnya.
Dengan dibentuknya tim audit, Pemkot Samarinda menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor parkir. Hasil audit ini diharapkan dapat memberikan kepercayaan baru kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kontribusi sektor parkir terhadap PAD.
“Ini adalah langkah awal untuk perubahan. Kami akan terus memastikan setiap proses berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tutup Marnabas. (kis/nha)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




