Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dishub Samarinda Mulai Diaudit, Sorot Kebocoran PAD Sektor Parkir

I
Penulis: Indra Zakaria❯
Wali Kota Samarinda Andi Harun, meminta Inspektorat Kota melakukan audit terhadap Dishub Samarinda perihal setoran parkir. (RAMA SIHOTANG/KALTIM POST)
Wali Kota Samarinda Andi Harun, meminta Inspektorat Kota melakukan audit terhadap Dishub Samarinda perihal setoran parkir. (RAMA SIHOTANG/KALTIM POST)

Kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari peluang retribusi parkir tepi jalan terus terjadi di Samarinda. Bahkan tak sekali dua kali ditemukan pendapatan juru parkir (jukir) yang meraup keuntungan berkisar Rp 800-1 juta per minggu.


Advertisement

Salah satunya ditemukan pada inspeksi mendadak (sidak) Wali Kota Andi Harun pada Rabu (8/1) lalu. Seorang jukir binaan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda mengaku hanya menyetor Rp 70 ribu per minggu dari pendapatan mereka. Sehingga jika dikalkulasikan yang masuk ke dalam kas daerah per bulan hanya Rp 280 ribu.

Di satu sisi sampai saat ini memang belum ada regulasi tegas yang mengatur kewajiban setoran para jukir sebagai bagian dari retribusi parkir. Sehingga hal inilah yang dianggap menjadi biang kebocoran PAD parkir tepi jalan terus berulang hingga kini.

Atas hal tersebut Andi Harun telah meminta Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda Marnabas Patiroy untuk menurunkan inspektorat daerah (itda) untuk mengaudit keuangan Dishub Samarinda. Lantaran tidak ada aturan yang tegas mengatur setoran parkir tepi jalan, sehingga hasil setoran yang masuk ke Dishub Samarinda perlu diaudit kembali.

Advertisement

Marnbas menegaskan pihaknya sudah berancang-ancang menurunkan tim dari Itda Kota Samarinda untuk menjalankan instruksi tersebut. Rencananya kegiatan ini sudah mulai berjalan sejak hari ini (13/1).

“Timnya sudah dibuat, Senin mulai berjalan paling tidak sampai Selasa atau Rabu kegiatannya berjalan,” tegasnya. Namun selama kegiatan audit ini berlangsung memang memerlukan proses yang tidak sebentar.


Sebab nantinya tim yang dibentuk akan mengambil sampling terlebih dahulu dari pendapatan di tahun lalu. Setelah itu baru bisa disimpulkan setelah membandingkan dengan pendapatan lainnya.

Advertisement

“Yang diaudit itu full dari Januari-Desember tahun 2024, setelah itu baru kami ambil dari data yang lain,” ungkapnya. Dirinya tak bisa menjanjikan proses ini bisa berjalan dengan cepat, namun ia membatasi paling tidak memerlukan waktu dalam dua minggu.

Sebab Andi Harun sendiri meminta prosesnya bisa segera ditindaklanjuti usai mendapati peluang jukir di Jalan Abul Hasan yang per minggunya bisa meraup keuntungan hingga Rp 1 juta.

“Kami akan kerjakan secepat mungkin karena pak wali mintanya diperiksa semua dari awal tahun lalu,” terang Marnabas. Sebelumnya Kepala Dishub Kota Samarinda Hotmarulitua Manalu mengakui selama ini memang tidak ada acuan resmi dalam mengatur setoran bagi jukir binaan terhadap pihaknya. Hanya saja ditetapkan pembagiannya 70:30 dari hasil pendapatan.

“Kami siap saja kalau mau diaudit, nanti kami juga akan sampaikan kepada inspektorat kendala kami di lapangan seperti apa,” pungkasnya. (hun/nha)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : sapos.co.id
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer