Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terkait Parkir, Dishub Samarinda Berpotensi Diperiksa Kejaksaan

I
Penulis: Indra Zakaria❯
SIDAK KEDUA: Wali Kota Samarinda Andi Harun menduga transparansi pengelolaan penyetoran dana parkir belum optimal.
SIDAK KEDUA: Wali Kota Samarinda Andi Harun menduga transparansi pengelolaan penyetoran dana parkir belum optimal.


SAMARINDA–Pemkot Samarinda kembali mengusut sistem pengelolaan parkir yang dinilai belum optimal. Dalam inspeksi mendadak (sidak) kedua yang dilakukan Senin (13/1) lalu, ditemukan sejumlah permasalahan terkait penyetoran dana parkir dan pembagian hasil.


Advertisement

Wali Kota Samarinda Andi Harun memimpin langsung sidak di area parkir Jalan Hasan Alwie, Kecamatan Samarinda Kota, tepatnya di depan Mal Mesra Indah. Dengan memeriksa dua petugas parkir sebagai sampel, langkah itu diambil untuk mengidentifikasi perbaikan sistem.

"Mohon bersabar karena ada prosedur yang harus dilalui. Kami tengah mengumpulkan fakta untuk mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki dan sistem apa yang akan dibangun," ujar Andi Harun.

Dalam dialog dengan salah satu petugas parkir, Samah (60), Andi Harun menggali informasi terkait pendapatan harian dan mekanisme penyetoran ke Dishub Samarinda. Temuan menarik adalah penggunaan sistem pembayaran nontunai dengan kartu, namun konsistensi dan transparansi dalam penyetoran masih diragukan.

Advertisement

"Meski pembayaran dilakukan secara nontunai, proses penyetoran ke kas daerah tidak transparan. Pendapatan harian berbeda-beda, dan setoran hanya berdasarkan kondisi atau hasil yang diterima setiap hari," tegasnya.

Temuan itu menunjukkan adanya pembiaran terhadap sistem yang tidak transparan, secara faktual merugikan daerah. Dia juga menyoroti dasar hukum pembagian hasil retribusi sebesar 70 persen untuk petugas parkir, dan 30 persen untuk kas daerah, yang masih menggunakan aturan lama tanpa evaluasi atau perubahan.

"Kenapa tidak direncanakan perubahan aturan, sistem itu seakan dibiarkan bertahun-tahun tanpa evaluasi," katanya dengan nada kesal.

Advertisement

Temuan itu bertujuan membongkar permasalahan sistem parkir di Samarinda. Jika diperlukan, pihak kejaksaan akan diminta menelisik aspek hukumnya. "Dari sistem yang diterapkan Dishub, itu berpotensi menjadi tindakan pembiaran. Namun, saya tidak akan berprasangka. Inspektorat dan kejaksaan yang akan menentukan langkah selanjutnya," tegasnya.

Samah, petugas parkir binaan mengungkapkan, pendapatannya sehari mencapai Rp 100 ribu, namun tidak mengetahui insentif yang akan diterimanya secara pasti.

"Saya bekerja dari pukul 09.00–17.00 Wita. Setoran kami dilakukan secara nontunai setiap hari, besarannya bergantung pendapatan harian. Bulan lalu saya menerima insentif Rp 1 juta, kadang kurang, dan pembayarannya dilakukan bulanan," singkatnya. (dra)

EKO PRALISTIO
pralistioeko@gmail.com

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Kaltim Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer