Audit Parkir Libatkan Kejaksaan, Setoran Jukir ke Dishub Minim Transparansi

Pemkot Samarinda kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk mengusut tata kelola parkir yang dinilai belum optimal. Dalam sidak kedua yang dilakukan pada Senin (13/1) di area parkir Jalan KH Khalid, Kecamatan Samarinda Kota, Wali Kota Samarinda Andi Harun, menemukan permasalahan serius terkait penyetoran dana parkir dan pembagian hasil antara juru parkir (jukir) dan pemerintah daerah.
Andi Harun memimpin langsung sidak tersebut dengan memeriksa dua petugas parkir sebagai sampel. Salah satu fokus utama adalah pembagian hasil retribusi parkir yang saat ini diatur dengan komposisi 70 persen untuk jukir dan 30 persen masuk kas daerah. Ia menilai sistem ini tidak adil dan merugikan pemerintah, karena potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir menjadi tidak maksimal.
“Dengan pembagian 70:30 ini, pemerintah menjadi pihak yang dirugikan. Sebagian besar pendapatan hanya dinikmati oleh pihak tertentu. Sementara pemasukan kas daerah jauh dari optimal. Sistem ini harus segera dievaluasi agar pendapatan parkir bisa memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan kota,” ujar Andi Harun dengan nada tegas.
Dalam dialog dengan Samah (60), salah satu jukir yang telah bekerja selama lebih dari 5 tahun, terungkap bahwa sistem saat ini membuat pendapatan pemerintah tidak hanya kecil tetapi juga tidak konsisten.
Samah menjelaskan, pendapatannya sehari berkisar Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu, dengan setoran dilakukan secara nontunai. Namun, ia sendiri tidak mengetahui dengan pasti bagaimana perhitungan pembagian tersebut diterapkan.
“Setiap hari kami setor, tapi jumlahnya tergantung pendapatan. Setoran itu katanya langsung ke Dishub. Bulan lalu saya dapat insentif Rp 1 juta, tapi kadang kurang, dan tidak tahu bagaimana mereka menghitungnya,” ungkap Samah.
Jukir lainnya, Roni (45), menambahkan bahwa sistem pembagian hasil saat ini tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga sering kali membuat jukir kebingungan. Ia mengaku tidak ada panduan yang jelas terkait besaran setoran harian, sehingga proses penyetoran kerap kali menjadi beban.
“Kami hanya bekerja berdasarkan pendapatan hari itu. Kalau penghasilan rendah, ya setorannya kecil. Tapi tidak ada aturan jelas. Kadang kami merasa seperti disalahkan jika hasilnya kurang,” ujar Roni.
Andi Harun menegaskan, pembagian 70:30 ini sudah terlalu lama diterapkan tanpa evaluasi. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan pembangunan kota, ia menilai pembagian tersebut harus direvisi untuk memberikan porsi yang lebih besar kepada pemerintah kota.
“Pembagian ini sudah tidak relevan dengan situasi sekarang. Di kota besar lain, pemerintah daerah mendapat porsi lebih besar, sehingga bisa meningkatkan PAD. Kalau dibiarkan seperti ini, potensi kebocoran dan kerugian akan terus terjadi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti minimnya transparansi dalam proses penyetoran. Meski sistem nontunai telah diterapkan, Andi Harun merasa masih ada celah yang memungkinkan manipulasi data pendapatan harian, sehingga setoran yang masuk ke kas daerah tidak mencerminkan pendapatan sebenarnya.
“Meski sistem nontunai sudah diterapkan, faktanya transparansi belum optimal. Pemerintah seharusnya memiliki kontrol lebih besar terhadap pendapatan parkir, bukan hanya bergantung pada laporan jukir atau pihak Dishub,” katanya.
Andi Harun menegaskan bahwa sidak ini merupakan langkah awal untuk membongkar permasalahan sistem parkir di Samarinda. Jika terbukti ada pembiaran atau penyalahgunaan wewenang, ia memastikan kejaksaan akan dilibatkan untuk mengusut tuntas kasus ini.
“Kami tidak akan tinggal diam jika ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan dari sistem ini. Inspektorat dan kejaksaan akan kami libatkan untuk memastikan semua berjalan sesuai hukum,” ujarnya.
Sidak ini juga menjadi sinyal bagi Dishub Samarinda untuk segera mengevaluasi sistem yang ada, termasuk revisi aturan pembagian hasil parkir. Dengan sistem yang lebih transparan dan adil, diharapkan pendapatan dari sektor parkir bisa menjadi salah satu sumber utama PAD yang mendukung pembangunan di Samarinda. (kis/nha)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

