Pemkot Samarinda akan Audit Dishub dan Skema Parkir yang Tidak Ideal

Wali Kota Samarinda Andi Harun menyoroti tata kelola parkir yang selama ini dianggap kurang maksimal. Salah satu temuan mengejutkan adalah pendapatan jukir di Jalan Abul Hasan yang mencapai Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta per hari, namun setoran ke kas daerah hanya Rp 70 ribu per minggu.
Selama ini, skema pembagian hasil parkir yang diterapkan adalah 70 persen untuk jukir dan 30 persen untuk pemerintah. Namun, Andi Harun menilai skema ini tidak proporsional dan tidak mencerminkan potensi sesungguhnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Mayoritas pendapatan justru dinikmati pihak tertentu, sementara pemerintah hanya memperoleh sebagian kecil. Ini harus segera diperbaiki agar parkir bisa berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan kota,” tegas Andi Harun, Kamis (16/1).
Atas temuan tersebut, Andi Harun telah menginstruksikan Inspektorat Kota Samarinda untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan parkir. Proses audit ini masih berlangsung karena kompleksitas masalah di lapangan.
“Hasil audit ini nantinya akan kami sampaikan ke publik. Saya optimistis ini akan membawa perubahan positif bagi tata kelola parkir,” tambahnya.
Kepala Dishub Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menyatakan kesiapannya untuk diaudit. Ia mengakui bahwa selama ini belum ada acuan resmi dalam pengaturan setoran jukir binaan. “Kami siap diaudit. Nanti kami akan sampaikan kendala yang kami temui di lapangan,” ujarnya.
Kasus jukir liar di Apotek K-24 dan temuan ketimpangan pendapatan parkir menegaskan urgensi reformasi sistem perparkiran di Samarinda. Masyarakat berharap pemerintah dapat menciptakan tata kelola parkir yang lebih transparan, adil, dan memberikan rasa aman bagi warga.
Dengan langkah tegas terhadap jukir liar dan audit terhadap Dishub, diharapkan pengelolaan parkir di Samarinda tidak hanya meningkatkan PAD tetapi juga memberikan kenyamanan dan kepercayaan masyarakat.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




