
Maraknya praktik pernikahan dini dan pernikahan siri di Samarinda semakin menjadi perhatian serius. Meski aturan hukum telah menetapkan batas usia pernikahan, berbagai faktor seperti tekanan sosial, kondisi ekonomi, serta pemahaman agama yang kurang tepat membuat praktik ini terus terjadi.
Dampaknya tidak hanya memengaruhi kehidupan pasangan, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, termasuk ketidakpastian status anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi.
Persoalan ini menjadi sorotan dalam rapat Komisi IV DPRD Samarinda pada Jumat (7/2) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Samarinda. Pertemuan tersebut turut menghadirkan perwakilan dari Kementerian Agama (Kemenag) Kota Samarinda untuk membahas solusi atas fenomena yang semakin mengkhawatirkan ini.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menyoroti keberadaan penghulu liar yang dianggap turut memicu praktik pernikahan dini dan pernikahan siri. Ia menegaskan bahwa praktik tersebut harus ditertibkan melalui kebijakan yang lebih tegas.
"Penghulu liar ini menjadi salah satu pangkal persoalan. Kami meminta bantuan stakeholder terkait untuk mencari solusi, termasuk kemungkinan membuat perda khusus mengenai pernikahan usia anak," ujar Ismail.
Selain tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), pernikahan siri yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi juga berpotensi menimbulkan permasalahan bagi perempuan dan anak. Ismail menegaskan bahwa pernikahan tanpa izin orang tua juga merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindak tegas.
Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim, Rina Zainun, mengungkapkan bahwa banyak anak di bawah umur yang dinikahkan oleh penghulu liar tanpa wali, mahar, atau perlindungan hukum yang jelas. Akibatnya, mereka kerap menjadi korban eksploitasi dan kekerasan.
“Ada anak-anak yang dinikahkan tanpa wali, bahkan tanpa mahar. Begitu juga perempuan yang dinikahi pria beristri tanpa izin istri pertama, yang akhirnya menjadi korban ketika pernikahan mereka tidak diakui,” jelas Rina.
Menurutnya, persoalan ini bukanlah hal baru di Samarinda, tetapi baru terangkat ke permukaan dan perlu segera ditindaklanjuti. Ia berharap DPRD Samarinda dapat kembali membahas permasalahan ini dengan melibatkan berbagai pihak guna mencari solusi hukum yang lebih kuat.
Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kota Samarinda, Ikhwan Saputra, menambahkan bahwa pernikahan siri berdampak luas terhadap hak-hak sipil perempuan dan anak.
“Banyak yang tidak menyadari bahwa pernikahan siri membuat perempuan dan anak kehilangan hak hukum mereka, seperti kepemilikan dokumen kependudukan, akta kelahiran, hingga pembagian warisan,” ujar Ikhwan.
Ia mengungkapkan bahwa Kemenag belum memiliki data pasti mengenai jumlah pernikahan siri, tetapi pernikahan resmi yang tercatat di KUA Samarinda mencapai lebih dari 5.500 pernikahan per tahun.
Menurutnya, pernikahan sering meningkat menjelang Ramadan atau Iduladha, tetapi setelah hari raya jumlahnya cenderung berkurang.
Sebagai upaya pencegahan, Kemenag rutin memberikan edukasi kepada masyarakat melalui majelis taklim, penyuluhan, bimbingan perkawinan (Bimwin), serta pembinaan remaja usia sekolah. Namun, masih ada kendala, terutama terkait syarat batas usia pernikahan dan aturan masa idah, yang sering kali diabaikan oleh masyarakat.
"Banyak yang akhirnya mencari jalan pintas dengan menggunakan jasa penghulu yang tidak resmi. Ini tentu menjadi masalah karena tidak sesuai dengan aturan," tegas Ikhwan.
Ia juga mengingatkan bahwa penghulu resmi yang terdata di Samarinda hanya ada 17 orang. Di luar jumlah tersebut, mereka dapat dikategorikan sebagai penghulu liar.
“Kami selalu mendorong agar pernikahan dicatatkan secara resmi demi perlindungan hukum bagi semua pihak,” pungkasnya. (hun/beb)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

