Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Regulasi Belum Final, Pertamini di Samarinda Masih Beroperasi

I
Penulis: Indra Zakaria❯
SEGERA DITERTIBKAN. Satpol PP Samarinda kini memiliki payung hukum untuk menertibkan Pertamini di sejumlah warung kelontongan di tepi jalan.
SEGERA DITERTIBKAN. Satpol PP Samarinda kini memiliki payung hukum untuk menertibkan Pertamini di sejumlah warung kelontongan di tepi jalan.

Meskipun Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Trantibum) sudah disahkan, penertiban pom mini di Samarinda belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.


Advertisement

Kendala utama yang dihadapi adalah belum diterbitkannya lembaran daerah sebagai dasar hukum resmi bagi aparat penegak perda. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Samarinda, Anis Siswantini, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun strategi penertiban, tetapi regulasi yang diperlukan masih dalam proses administratif.

“Kami sudah siap, tetapi aturan ini belum masuk lembaran daerah. Itu yang menjadi dasar bagi kami untuk bertindak. Begitu regulasi resmi diterbitkan, kami akan langsung bergerak,” jelasnya.

Satpol PP juga memastikan bahwa masyarakat tidak akan langsung terkena sanksi tanpa sosialisasi sebelumnya.

Advertisement

Menurut Anis, edukasi akan diberikan agar pemilik pom mini memiliki kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku. “Sosialisasi pernah dilakukan saat masih dalam bentuk Peraturan Wali Kota (Perwali) dan surat edaran. Namun, dengan perda yang sudah disahkan, kami akan mengadakan sosialisasi lagi agar masyarakat paham dan bisa menertibkan sendiri sebelum kami bertindak,” tambahnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi I DPRD Samarinda Samri Shaputra menilai bahwa implementasi aturan ini seharusnya bisa dipercepat. Ia menegaskan bahwa DPRD akan meminta penjelasan dari Satpol PP mengenai kesiapan mereka dalam menjalankan perda ini.

“Kan perda sudah ada, jadi harus ada langkah konkret. Kami dari Komisi I akan memanggil Satpol PP untuk memastikan bahwa aturan ini benar-benar diterapkan,” ujarnya.

Advertisement

Namun, ia juga mengakui bahwa ada prosedur administratif yang harus diselesaikan sebelum perda bisa dijalankan secara penuh. Perda tersebut masih menunggu nomor register dari provinsi dan verifikasi di tingkat pusat untuk memastikan kesesuaiannya dengan regulasi yang lebih tinggi.

“Banyak yang mengira perda bisa langsung ditegakkan setelah disahkan, padahal ada tahapan lain seperti mendapatkan nomor register dari provinsi dan verifikasi dari pusat. Setelah semuanya selesai dan perda masuk lembaran daerah, barulah bisa diterapkan,” jelasnya.

Menurut Samri, proses ini juga bisa dipengaruhi oleh dinamika pemerintahan di Samarinda. “Mungkin karena masa transisi pemerintahan, ada keterlambatan dalam proses administrasi. Tapi saya berharap setelah wali kota dilantik kembali, semuanya bisa berjalan lebih cepat,” pungkasnya. (hun/nha)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : sapos.co.id
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer