Bangunan Melanggar di Citra Niaga Ditertibkan, Pedagang Diminta Patuh

Sejumlah bangunan dan fasilitas umum di kawasan Citra Niaga ditertibkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Penertiban ini dilakukan Rabu (19/2) bersama Satpol PP untuk memastikan penggunaan lahan sesuai aturan dan mengembalikan fungsi kawasan seperti semula.
Kepala Bidang Aset BPKAD Yusdiansyah menyebut bahwa beberapa lorong yang dulunya merupakan jalan umum antarblok kini telah berubah fungsi. Begitu pula sejumlah toko yang melebihi batas kios yang diizinkan.
“Terdapat beberapa fasilitas umum yang tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Kami akan mengembalikan lorong-lorong sebagai jalan umum dan menertibkan bangunan yang melewati batas izin kios,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa kawasan Citra Niaga terdiri dari dua jenis perizinan, yaitu Hak Guna Bangunan (HGB) dan Surat Keterangan Tempat Usaha Bersyarat (SKTUB). Saat ini, terdapat sekitar 150 unit HGB yang tersebar di empat Hak Pengelolaan Lahan (HPL), dengan tiga di antaranya berada di Citra Niaga dan satu lainnya di Plaza 21. Namun, jumlah pasti izin SKTUB masih belum dapat dipastikan karena terdapat ketidaksesuaian antara izin resmi dan kondisi di lapangan.
“Jika ada pemilik HGB atau SKTUB yang melampaui batas izin, kami akan menertibkan. Sosialisasi telah dilakukan melalui rapat bersama camat, lurah, dan UPTD Citra Niaga. Kami juga telah mengeluarkan surat edaran dengan batas waktu hingga 18 Februari agar pemilik bangunan dapat membongkar sendiri bagian yang melanggar,” jelas Yusdiansyah.
Dari hasil sosialisasi tersebut, sekitar 50 persen pemilik bangunan telah melakukan pembongkaran mandiri. “Bagi yang belum mematuhi aturan, kami akan memanggil mereka untuk diberi kesempatan menyesuaikan bangunan sesuai izin. Jika tetap melanggar, kami akan melakukan pembongkaran. Sanksi paling berat adalah pencabutan izin HGB,” tegasnya.
Selain pelanggaran batas bangunan, Pemkot juga menemukan adanya penyalahgunaan izin SKTUB. Salah satu contoh yang diungkap adalah lapak yang seharusnya hanya ditempati satu pedagang dengan ukuran 1,5 x 2 meter, tetapi ternyata digunakan oleh dua hingga tiga pedagang.
Untuk mengatasi hal ini, BPKAD Kota Samarinda berencana melakukan evaluasi ulang bersama Dinas Perdagangan (Disdag).
“Kami akan mengecek kembali penempatan awal pedagang dan mencocokkannya dengan SKTUB yang dikeluarkan. Ini penting agar tata ruang di Citra Niaga tetap sesuai peruntukannya,” pungkasnya. (hun/nha)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

