Polemik Pekerja Teras Samarinda Semakin Kusut, Wali Kota Akui Tidak Mudah

Belakangan ini nasib pekerja Teras Samarinda tahap satu kembali menjadi perbincangan di jagat media sosial. Sebagian besarnya memberikan dukungan kepada para pekerja yang saat ini belum mendapatkan upahnya, sementara tempat rekreasi ini sudah diresmikan bahkan sejak 9 September tahun lalu.
Polemik ini semakin ramai diperbincangkan usai terjadinya isu keributan dalam forum pertemuan yang difasilitasi DPRD Kota Samarinda.
Namun lantaran tersulut emosi, salah seorang anggota dewan justru beradu mulut hingga terjadi aksi lempar kotak konsumsi kepada salah satu peserta rapat yang merupakan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda.
Kejadian ini pun tak hanya menggemparkan media sosial Samarinda namun sampai diketahui Wali Kota Samarinda Andi Harun yang kala itu sedang mengikuti retreat di Akademi Militer, Magelang.
“Saya justru pertama kali mendapatkan informasi dari kepala daerah lain yang mengikuti retreat. Lalu saya konfirmasi ke pejabat terkait dan lalu saat itu juga saya memberikan tanggapan saya buat video, tapi karena kepanjangan saya tidak bisa upload ke grup pemkot untuk disampaikan kepada teman-teman media,” ungkap Andi Harun.
Lantaran waktu yang sangat terbatas hingga dirinya baru sempat merespons persoalan ini kepada publik. Namun sebelumnya ia sendiri mengakui sudah mendapat keterangan dari pihak perusahaan yang mengerjakan Teras Samarinda tahap satu yaitu PT Samudra Anugrah Indah Permai.
“Berdasarkan keterangan dari perusahaan ada di antara pekerja itu profesinya satpam, karena tidak masuk kerja dan lain sebagainya hingga (satpam) tersebut diberhentikan sebelum Lebaran tahuh lalu,” ujarnya.
Laporan seperti ini yang diakui Andi Harun perlu divalidasi kebenarannya oleh kedua belah pihak. Sebab pemerintah sendiri memiliki kewenangan yang terbatas jika itu menyangkut tentang penegakan disiplin dari perusahaan swasta.
“Terhadap pekerja atau warga Samarinda yang mengalami, kalau tidak bisa masuk dalam konteks upah pekerja mungkin ada versi lain yang bisa kami berikan bantuan, itu perlu dibicarakan baik-baik mungkin ada yang akan kami ambil jalan ke luar tanpa harus heboh, itu yang tidak perlu,” paparnya.
Sebelumnya ada diberitakan Pemkot Samarinda juga memiliki kewajiban yang harus dibayarkan kepada kontraktor pembangun Teras Samarinda tahap satu. Dari total anggaran Rp 36,9 miliar, sekitar 30 persen yang masih tertahan lantaran sebelumnya menunggu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim.
Dinas PUPR Kota Samarinda sudah mengusulkan untuk sisa pembayaran tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Namun rencana itu masih harus menunggu pengesahan APBD Perubahan di tahun ini.
Meski demikian, tuntutan yang ada saat ini seharusnya anggaran itu bisa disalurkan untuk upah pekerja Teras Samarinda. Hanya saja berdasarkan ketentuan yang ada, penyalurannya tidak bisa langsung begitu saja, melainkan harus melalui pihak ketiga dalam hal ini kontraktor yang membangun lalu disalurkan kepada pekerja.
“Kami tidak bisa melanggar hukum. Kalau itu potong terus kontraktornya melaporkan ke KPK, kepolisian, aparat penegak hukum, kejaksaan, PUPR yang kena jadi pemerintah. Ini tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan,” jelasnya.
Dirinya sendiri turut menyesalkan dan mengaku prihatin terhadap situasi yang terjadi pada pertemuan yang difasilitasi oleh DPRD Samarinda kala itu. Sebab menurutnya di dalam forum tersebut sudah seharusnya para peserta bisa saling menjaga martabatnya, tanpa harus terjadi insiden pelempatan kotak konsumsi kepada salah satu peserta.
“Kami sebenarnya sudah melakukan proses pembahasan ini, mungkin ada pihak yang merasa kurang sabar dan kurang cepat penyelesaiannya sehingga menggunakan kanal lain diluar pemerintah untuk penyelesaian misalnya melalui DPRD. Tidak salah juga karena memang DPRD tempat penampungan dan pembahasan aspirasi masyarakat,” pungkasnya. (hun/nha)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

