Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jaksa Turun Tangan, Polemik Kontraktor dan Pekerja Teras Samarinda Tuntas, Hak Pekerja Paling Lambat 24 Maret

I
Penulis: Indra Zakaria❯
CARI SOLUSI. Kejari Samarinda lakukan mediasi antara pekerja proyek Teras Samarinda dan kontraktor.
CARI SOLUSI. Kejari Samarinda lakukan mediasi antara pekerja proyek Teras Samarinda dan kontraktor.

 


Advertisement

Polemik pembayaran upah pekerja Teras Samarinda yang tak kunjung dibayarkan seakan berlarut tanpa solusi hingga berbulan-bulan. Pihak kontraktor, PT Samudra Anugrah Indah Permai (SAIP) seakan bergeming. Bahkan sempat terjadi isu keributan dalam forum pertemuan yang difasilitasi DPRD Samarinda. Seorang anggota dewan terlibat adu mulut hingga terjadi aksi lempar kotak konsumsi kepada salah seorang peserta rapat yang merupakan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda.

Namun akhirnya "drama" serupa tak terlihat lagi. Bahkan perwakilan pihak pekerja dan perwakilan PT SAIP akur. Mereka duduk dalam satu ruangan di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda, Kamis (6/3). Perwakilan pekerja dan PT SAIP memperoleh solusi. Pihak perusahaan berjanji akan membayarkan hak pekerja yang nominalnya mencapai Rp 357.545.200.

"Alhamdulillah, kami dari Kejari Samarinda bantu melakukan pemanggilan para pihak. Kemudian kami duduk bersama untuk mediasi. Di situ diperoleh kesepakatan antara perwakilan kontraktor (PT SAIP, Red) dengan pekerja yang diwakili mandor. Pihak kontraktor berjanji akan membayarkan hak pekerja paling lambat 24 Maret ini," ujar Kepala Kejari Samarinda, Firmansyah Subhan melalui Kasi Intelijen, Bara Mantio Irsahara.

Advertisement

Bahkan kesepakatan itu kemudian ditandatangani perwakilan PT SAIP dan perwakilan pekerja di atas lembaran bermaterai tanpa paksaan pihak manapun. Pihak kontraktor siap bertanggung jawab dan mendapatkan sanksi sebagaimana hukum berlaku, jika tak bisa melaksanakan pembayaran sesuai tanggal yang sudah disepakati.

Selain pihak Kejari sebagai mediator, hadir juga perwakilan Dinas PUPR maupun Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang menyaksikan penandatanganan kesepakatan tersebut. Namun begitu, masih ada dua sekuriti pekerja proyek Teras Samarinda yang belum sepakat dengan hak mereka yang akan dibayarkan nanti. Karena alasan ada ketidaksinkronan jumlah nominal yang harus dibayarkan, berdasarkan hitungan kontraktor maupun kedua sekuriti tersebut.

"Jadi untuk dua sekuriti yang belum ada kesepakatan, kami minta segera dicarikan solusinya. Kami minta perwakilan kontraktor untuk tak balik ke Jakarta dulu, soalnya katanya kantornya di Jakarta. Kami minta cari solusi dulu," beber Bara.

Advertisement

"Kami akan terus melakukan pengawalan. Kami hadir untuk membantu mencari solusi dan hak pekerja diselesaikan sesuai hak mereka," pungkas Bara. (rin)

 

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : sapos.co.id
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer