Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penghapusan Pertamini di Samarinda Kata DPRD Dilema, SPBU Terbatas, Warga Sulit Akses BBM

I
Penulis: Indra Zakaria❯
SEGERA DITERTIBKAN. Satpol PP Samarinda kini memiliki payung hukum untuk menertibkan Pertamini di sejumlah warung kelontongan di tepi jalan.
SEGERA DITERTIBKAN. Satpol PP Samarinda kini memiliki payung hukum untuk menertibkan Pertamini di sejumlah warung kelontongan di tepi jalan.

Rencana penghapusan pertamini atau pom mini di Kota Samarinda menuai pro dan kontra. Meski sering dianggap meresahkan dan berisiko kebakaran, keberadaan pertamini masih dibutuhkan oleh masyarakat, terutama di daerah yang jauh dari SPBU.


Advertisement

Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda, meminta pemerintah kota tidak tergesa-gesa menertibkan pertamini tanpa solusi alternatif bagi warga.

Menurutnya, aturan terkait penertiban pertamini memang sudah tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, yang telah disahkan DPRD pada 2024.

Namun, perda tersebut hingga kini belum diundangkan, sehingga langkah konkret dari pemerintah masih tertunda."Kalau sudah dianggap meresahkan, tentu perlu ada tindakan. Tapi jangan lupa, masyarakat juga masih membutuhkan mereka karena SPBU yang ada sekarang belum menjangkau seluruh wilayah," kata Vananzda.

Advertisement

Ia menegaskan, sebelum dilakukan penertiban, harus ada kajian teknis yang jelas. Masalah utama bukan hanya soal penghapusan pertamini, tetapi juga bagaimana masyarakat bisa tetap mendapatkan akses BBM dengan mudah.

"Distribusi BBM oleh Pertamina masih terbatas. Bagi warga yang jauh dari SPBU, pertamini jadi solusi cepat. Ini yang harus diperhitungkan," ujarnya.

Di lapangan, keberadaan pertamini pun tidak sepenuhnya mengurai antrean panjang di SPBU. Bahkan, beberapa SPBU seperti di Gatot Subroto dan Kadrie Oening tidak lagi menjual BBM subsidi jenis pertalite, yang membuat kemacetan semakin parah.

Advertisement

Perda Masih Belum Bisa Diterapkan

Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan, Marnabas Patiroy, mengatakan bahwa hingga kini pemerintah kota masih menunggu lembaran daerah dari perda tersebut, sehingga Satpol PP Kota Samarinda belum bisa melakukan tindakan tegas, termasuk menjatuhkan sanksi.

"Tapi kami sudah mulai sosialisasi sejak perda itu disahkan," ujar Marnabas.  Tidak hanya itu, tim khusus juga telah dibentuk untuk turun ke lapangan. Selain melakukan sosialisasi, tim ini juga telah memberikan arahan kepada pemilik pertamini dan pedagang BBM eceran agar mereka diberi waktu untuk menghabiskan stok yang ada.

"Setelah Lebaran, semua akan mulai ditertibkan. Baik yang menggunakan botol maupun dispenser, semuanya akan disasar," pungkasnya. (hun/beb)

 

 

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : sapos.co.id
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer