Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

TRC PPA Kaltim: Alasan Pembahasan Perda Perlindungan Guru Terkesan Berpihak, Pernyataan Anggota DPRD Samarinda Disesalkan

I
Penulis: Indra Zakaria❯
SAMPAIKAN KEKECEWAAN. Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun dan Biro Hukum, Sudirman berbicara kepada awak media untuk menanggapi peryataan anggota dewan dan kelompok kerja kepala sekolah.
SAMPAIKAN KEKECEWAAN. Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun dan Biro Hukum, Sudirman berbicara kepada awak media untuk menanggapi peryataan anggota dewan dan kelompok kerja kepala sekolah.

Rapat dengar pendapat (RPD) yang digelar Komisi IV DPRD Kota Samarinda, dengan sejumlah Kelompok Kerja Kepala Sekolah beberapa waktu lalu memicu reaksi dari Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim, Selasa (25/3).


Advertisement

Lembaga ini konsen pada sejumlah kasus perlindungan anak, termasuk yang membongkar dan mengawal kasus pelecehan terhadap sejumlah murid di dua sekolah dasar (SD) pada Februari 2025. TRC PPA Kaltim mengecam apa yang disampaikan Komisi IV DPRD Samarinda dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah.

Biro hukum TRC PPA Kaltim, Sudirman menyampaikan, secara substansi pihaknya tidak mempemasalahkan dilakukan revisi perda tersebut. "Tetapi menjadi lain dan saya sayangkan adalah munculnya statment terkait perda itu berkaca dari kasus oknum guru SD yang sudah terjadi di Samarinda Utara dan Samarinda Ilir. Bahkan di situ kasus yang terjadi malah jadi dasar untuk merevisi perda tersebut. Bahwa guru yang dikriminalisasi disebut viral belum tentu melakukan kesalahan. Kami berpikiran kok malah seperti itu," kata Sudirman.

Pernyataan yang justru memicu pembahasan revisi perda tersebut menjadi blunder, yang dikeluarkan oleh anggota dewan dan salah satu perwakilan guru itu terkesan berada di pihak yang salah.

Advertisement

"Kalau berpihak kepada guru, monggo silakan dibuat sebaik-baiknya. Tapi jangan mengaitkan beberapa kejadian sebelumnya untuk merevisi perda tersebut. Kan ada kejadian di dua sekolah dasar. Yang aman Samarinda Utara ada tiga korbannya dan di Samarinda Ilir ada lima korbannya," ujarnya.

Lanjut Sudriman, jika kejadian itu dibilang mengkriminalisasi tunjukkan atau buktikan kepada pihaknya dan juga masyarakat luas mengenai pemikiran tersebut. "Seolah-olah kejadian itu sebagai bentuk kriminalisasi. Tidak bisa begitu. Kalau tidak benar tidak mungkin diproses oleh kepolisian. Jadi jangan seolah-olah memegang dan mencium itu bagian dari kasih sayang. Apalagi sampai mengetakan tidak ada yang dirugikan dan dalam kasus ini sudah jelas ada korban dan orangtua yang keberatan," jelasnya.

Dari kaca mata hukum, Sudirman mengatakan, keejadian-kejadian yang dialami sejumlah murid di dua sekolah itu bukan bentuk kasih sayang.

Advertisement

Tapi itu murni penindakan pelecehan, karena di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 atas perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah sangat jelas disebutkan bahwa memegang, meremas bagian intim, mencium itu bukan kasih sayang.

"Sudah bentuk pelecehan dan pencabulan," tegasnya.

Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun juga menyatakan kekecewaannya terhadap wakil rakyat yang, semestinya turut mendorong pemerintah agar kasus pelecehan di dunia pendidikan dapat dihapuskan.

"Yang aneh pernyataan memviralkan. Kami ketika teman-teman media memberitakan, tidak ujuk-ujuk jika tak ada laporan resmi. Kalau sudah jelas laporan itu, baru beritanya dinaikkan. Kami juga tidak pernah melaporkan ke kepolisian jika tidak memenuhi unsur," ucapnya kecewa.

Rina juga menyayangkan, pernyataan itu justru keluar dari seorang anggota dewan yang terhormat, yang semestinya mengetahui dengan pasti kedudukan undang-undang.

"Dalam kasus itu ada yang jadi korban. Ada yang dirugikan yakni orangtua. Contoh seperti kasus pelecehan oknum guru di Samarinda Utara, itu anaknya yang awalnya periang menjadi pendiam kemudian ditanya orangtuanya dan akhirnya terbongkar. Kenapa disebut ada korban malah dibilang tidak ada yg dirugikan. Apakah pernah bertemu korban, melihat langsung, bagaimana kondisi korban," terangnya.

Bahkan kata Rina, salah satu orangtua korban pelecehan oknum guru turut kecewa dengan peryataan dewan setelah membaca pemberitaan itu. "Mereka (orangtua korban) bahkan bertanya balik, bagaimana kalau itu terjadi terhadap anak mereka. Harusnya sebelum bicara di publik, temui korbannya. Lihat bagaimana keadaannya," pungkasnya.(oke/nha)

 

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : sapos.co.id
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer