Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bantuan Perbaikan Motor Rusak karena Dugaan BBM Bermasalah Ternoda Nota Fiktif

R
Penulis: Redaksi❯
SIDAK. Tim Kecamatan Samarinda Kota sidak bengkel di Jalan Gatot Subroto, Sungai Pinang Luar untuk memastikan keaslian nota yang dijadikan syarat pengajuan BBM oleh Pemkot Samarinda. (kis)
SIDAK. Tim Kecamatan Samarinda Kota sidak bengkel di Jalan Gatot Subroto, Sungai Pinang Luar untuk memastikan keaslian nota yang dijadikan syarat pengajuan BBM oleh Pemkot Samarinda. (kis)

Penyaluran bantuan dari Pemerintah Kota Samarinda bagi warga yang mengalami kerusakan sepeda motor akibat penggunaan BBM diduga oplosan kini memasuki tahap kedua.


Advertisement

Namun di balik upaya membantu warga terdampak, muncul persoalan serius: temuan nota perbaikan palsu yang digunakan sebagai syarat pengajuan bantuan. Hal ini mendorong pemerintah memperketat proses verifikasi dan menurunkan tim ke lapangan untuk memeriksa langsung keabsahan dokumen yang diajukan.

Bantuan senilai Rp 300 ribu ini sebelumnya telah disalurkan pada tahap pertama kepada 60 unit kendaraan per kecamatan. Karena banyak warga belum terakomodasi, tahap kedua dibuka kembali, dengan syarat yang kini diperiksa lebih teliti.

Camat Samarinda Kota, Yosua Laden, menyatakan bahwa sejumlah nota perbaikan yang dilampirkan dalam pengajuan bantuan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Oleh karena itu, pihak kecamatan melakukan inspeksi mendadak ke bengkel yang namanya tercantum dalam berkas warga.

Advertisement

“Kami menemukan indikasi nota yang tidak benar. Untuk itu, kami datangi langsung bengkel-bengkel yang disebutkan dalam pengajuan warga untuk mencocokkan data dan memastikan kendaraan benar-benar diperiksa atau diperbaiki di sana,” ujar Yosua, Selasa (15/4).

Ia menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada warga yang benar-benar terdampak, bukan untuk dimanfaatkan secara tidak jujur. “Kami harap tidak ada yang memanfaatkan bantuan ini secara curang. Ini bantuan untuk warga yang motornya rusak karena BBM oplosan, bukan peluang untuk mengambil keuntungan pribadi,” tegasnya.

Hal serupa terjadi di Kecamatan Samarinda Ulu. Camat Sujono menjelaskan bahwa pihaknya kini hanya memproses 60 berkas per hari untuk menghindari penumpukan dan memastikan proses verifikasi berjalan maksimal. “Banyak pengajuan yang masuk, tapi tidak semua bisa langsung diproses. Ada dugaan penggunaan nota fiktif, jadi kami perlu verifikasi langsung ke bengkel,” katanya.

Advertisement

Warga yang mengajukan bantuan diwajibkan menyertakan dokumen seperti fotokopi KTP, STNK, nota bengkel yang sah, serta foto kerusakan kendaraan. Peristiwa kerusakan juga harus terjadi dalam rentang waktu 28 Maret hingga 8 April 2025.

“Kalau tidak sesuai tanggal tersebut, atau bukti tidak jelas, kami tolak,” terang Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Samarinda Ulu, Andi Muhammad Asdal.

Di tengah ketatnya prosedur, sebagian warga tetap mendukung upaya ini. Masdani, warga Jalan Pangeran Suryanata, menyebut syarat yang diminta pemerintah masih masuk akal. “Menurut saya tidak sulit. Kalau ini memang prosedur pemerintah, ya kita ikuti saja. Diminta foto kerusakan dan foto bengkel, kami siap,” ucapnya.

Berbeda dengan kondisi di Kecamatan Sungai Pinang. Di sana, warga sempat kecewa karena posko pengaduan ditutup lebih cepat dari jadwal. Mereka merasa waktu pengajuan terlalu singkat.

Pelaksana tugas (Plt) Camat Sungai Pinang, Muhammad Joni, menjelaskan bahwa pelayanan harus dihentikan lebih awal karena petugas harus turun ke lapangan untuk verifikasi. “Kalau kami mulai verifikasi pukul 11.00 Wita, maka pelayanan pengaduan kami tutup sebelum itu. Warga sering tidak memaklumi bahwa kami harus kerja ganda antara melayani dan memeriksa langsung,” jelas Joni.

Ia menambahkan, sebagian nota yang diajukan tidak berasal dari bengkel resmi atau tidak sesuai dengan data pendukung. Hal ini memperlambat proses, apalagi tim juga menangani urusan administrasi kependudukan. “Kami tidak banyak orang, sementara data yang diverifikasi di lapangan cukup banyak. Satu hari saja bisa sampai 60 berkas,” katanya.

Sementara itu, pihak bengkel juga mengaku dirugikan. Ru, pengelola Bengkel Java Motor di Jalan Gatot Subroto, menyayangkan adanya pihak yang mencatut nama bengkelnya dengan menggunakan nota palsu. “Kami selalu mencatat data kendaraan secara lengkap dan nota resmi kami stempel. Kalau ada yang buat palsu atas nama kami, itu mencoreng reputasi bengkel,” ujar Rudi.

Ia berharap pemerintah dapat menindak tegas oknum yang terbukti menggunakan dokumen palsu agar kepercayaan terhadap bengkel tetap terjaga.

Salah satu warga pengaju bantuan, WP (43), dari Jalan Imam Bonjol, mengaku bahwa pencairan bantuan tidak langsung dilakukan setelah dokumen diserahkan. “Kami serahkan semua berkas seperti KTP, STNK, dan nota, tapi uangnya belum langsung cair. Katanya semua akan diverifikasi dulu,” ucapnya.

Dengan verifikasi ketat dan inspeksi langsung ini, pemerintah berharap bantuan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan, serta menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam penyaluran bantuan sosial. (kis/hun/beb)

 

 

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : sapos.co.id
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer