Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tagih Janji 100 Hari Pertama Rudy–Seno

R
Penulis: Redaksi❯
Puluhan massa aksi dari berbagai elemen menggeruduk Kantor Gubernur Kaltim pada Hari Buruh, 1 Mei 2025.
Puluhan massa aksi dari berbagai elemen menggeruduk Kantor Gubernur Kaltim pada Hari Buruh, 1 Mei 2025.

 


Advertisement

Puluhan buruh dan aktivis menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kamis (1/5/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional dan momentum 100 hari masa kerja Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Kantor gubernur dipilih sebagai lokasi aksi karena dianggap sebagai pusat kekuasaan eksekutif tertinggi di daerah, sekaligus tempat paling strategis untuk menyuarakan tuntutan kaum pekerja.

Aksi ini digerakkan oleh Komite Rakyat Kaltim Melawan dan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat sipil. Massa menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan buruh, terutama terkait sistem kerja outsourcing dan kontrak. Dalam orasinya, mereka juga menyoroti kondisi kerja awak media yang disebut sering dikekang dan diberi upah tidak layak.

Humas Aliansi, Yoyok Sudarmanto, menegaskan bahwa sistem kerja outsourcing seharusnya dihapuskan karena tidak memberikan perlindungan yang layak bagi pekerja. Menurutnya, praktik tersebut hanya menguntungkan pemilik modal, sementara pekerja kerap tidak memperoleh jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, maupun hak pesangon saat terkena pemutusan hubungan kerja.

Advertisement

Jika sistem seperti ini terus dibiarkan, lanjut Yoyok, maka hak-hak dasar seperti upah layak dan perlindungan kerja hanya akan menjadi angan-angan. Ia menyebut situasi ini sebagai bentuk penjajahan gaya baru yang harus disadari dan diperjuangkan bersama.

Penghubung Organisasi Komite Rakyat Melawan Kaltim, Iqbal Al Fiqri, menyatakan bahwa 1 Mei adalah momentum perlawanan kelas pekerja untuk menuntut hak-haknya yang dirampas. Ia menilai pemerintah saat ini justru melahirkan berbagai kebijakan dan revisi undang-undang yang semakin menyulitkan buruh dan masyarakat kecil.

Dalam aksi tersebut, massa menyerukan pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, penghapusan sistem kerja outsourcing dan kontrak, penolakan terhadap upah murah, serta tuntutan terhadap upah layak secara nasional. Mereka juga menolak praktik union busting, menuntut kebebasan berserikat, dan meminta dihentikannya kekerasan serta pelecehan seksual di dunia kerja. Di sisi lain, mereka juga mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, dan RUU Perlindungan Buruh, serta menjamin kebebasan pers dan perlindungan jurnalis.

Advertisement

Iqbal menegaskan, selain memperingati Hari Buruh, aksi ini juga menjadi momen untuk mengingatkan pemerintah daerah akan janji-janji kampanye yang belum terealisasi. “Kami akan menagih janji mereka di 100 hari pertama kepemimpinan Rudy–Seno yang jatuh bulan ini,” pungkas Iqbal. (mrf/beb)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : sapos.co.id
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer