
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 resmi diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim kepada 10 kabupaten/kota di provinsi ini. Meskipun seluruh daerah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), BPK tetap mencatat adanya 184 temuan dan 489 rekomendasi perbaikan atas pengelolaan keuangan daerah.
Kepala BPK Kaltim, Mochammad Suharyanto, menegaskan bahwa meski opini WTP diberikan, bukan berarti laporan keuangan pemerintah daerah sepenuhnya tanpa celah. “Permasalahan masih ditemukan, namun secara umum masih berada dalam batas wajar materialitas,” ujarnya saat konferensi pers pada Jumat (23/5/2025).
Rincian Temuan per Daerah
Berikut sebaran jumlah temuan dan rekomendasi di masing-masing daerah: Kutai Timur: 33 temuan, 105 rekomendasi, Kutai Kartanegara: 23 temuan, 57 rekomendasi, Penajam Paser Utara: 22 temuan, 66 rekomendasi, Kutai Barat: 21 temuan, 64 rekomendasi, Samarinda: 20 temuan, 47 rekomendasi, Paser: 18 temuan, 46 rekomendasi, Balikpapan: 16 temuan, 34 rekomendasi, Bontang: 16 temuan, 31 rekomendasi dan Berau: 15 temuan, 39 rekomendasi.
BPK Kaltim mencatat lima kategori masalah paling dominan dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: Penatausahaan aset tetap dan utang. Kelebihan pembayaran atau pembayaran ganda dalam kontrak pekerjaan. Ketidaksesuaian pelaksanaan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang honorarium. Pengelolaan pendapatan daerah yang belum optimal dan Masalah dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja daerah
Selain itu, satu sorotan penting datang dari temuan terkait dana hibah yang diberikan kepada organisasi kepemudaan. Beberapa laporan penggunaan hibah belum lengkap atau bahkan belum dibuat sama sekali.
“Contohnya, ada organisasi yang menerima dana Rp100 juta tapi baru membuat laporan penggunaan sebesar Rp20 juta. Sisanya belum dipertanggungjawabkan,” terang Suharyanto.
Suharyanto menegaskan, seluruh permasalahan yang ditemukan masih berada dalam batas wajar sehingga tidak mempengaruhi pemberian opini WTP. Namun demikian, BPK mengingatkan agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan, sesuai ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2004, yang mewajibkan pejabat terkait menyampaikan penjelasan tindak lanjut paling lambat 60 hari setelah laporan diterima.
“Jika kemudian ditemukan indikasi penyimpangan yang mengarah ke pidana, dan aparat penegak hukum meminta pemeriksaan lanjutan, kami siap melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT),” tegasnya.
Melalui proses ini, BPK berharap tata kelola keuangan daerah semakin akuntabel dan transparan. Laporan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa meski opini WTP diperoleh, perbaikan menyeluruh masih tetap diperlukan di berbagai lini pemerintahan daerah. (mrf/nha)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

