Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dua Perusda Ajukan Tambahan Modal, Pemprov Lakukan Uji Kelayakan

R
Penulis: Redaksi❯
Ahmad Muzakkir
Ahmad Muzakkir

Dua Perusahaan Daerah (Perusda) di Kalimantan Timur mengajukan permohonan tambahan modal kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Permohonan tersebut kini tengah memasuki tahap verifikasi dan uji kelayakan usaha yang melibatkan tim penilai kinerja independen.


Advertisement

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir, mengungkapkan bahwa dua perusahaan yang mengajukan tambahan penyertaan modal adalah PT Kelistrikan Kaltim dan PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim.

“Proses verifikasi awal sudah kami lakukan. Namun, penting untuk diketahui bahwa penentuan kelayakan tidak hanya menjadi kewenangan BPKAD. Kami melibatkan tim penilai kinerja yang dibentuk berdasarkan kriteria cakupan, strategis, dan kinerja (CSK),” terang Muzakkir. 

Tim tersebut akan melakukan analisis menyeluruh terhadap kondisi dan prospek bisnis kedua perusahaan, sebelum memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Hasil kajian ini akan menjadi dasar bagi pimpinan daerah dalam mengambil keputusan apakah permohonan penambahan modal disetujui atau tidak.

Advertisement

Meski proses pengajuan sudah berjalan, Muzakkir menekankan bahwa pemenuhan penyertaan modal dari pemerintah hingga saat ini masih belum mencukupi. Hal ini menjadi indikator penting dalam proses evaluasi. “Indikator penilaian utama adalah apakah penyertaan modal sebelumnya dari pemerintah telah terpenuhi. Jika belum, maka itu menjadi dasar dalam menilai kelayakan permohonan tambahan modal,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa aspek teknis terkait bisnis bukan menjadi ranah BPKAD, melainkan menjadi tanggung jawab tim penilai serta manajemen internal perusahaan masing-masing. Pemerintah, sambung Muzakkir, saat ini masih menunggu rekomendasi akhir dari tim penilai, termasuk terkait besaran dana yang mungkin akan disuntikkan ke masing-masing perusahaan. “Untuk nominal dananya, belum bisa kita pastikan berapa,” katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa biasanya, masing-masing perusahaan daerah telah melalui proses evaluasi internal sebelum mengajukan permohonan tambahan modal ke pemerintah. “Secara kelembagaan, masing-masing BUMD memiliki mekanisme internal yang harus dijalani terlebih dahulu sebelum mengajukan ke pemerintah,” pungkasnya. (mrf/nha)

Advertisement

 

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer