
SAMARINDA- Gaya kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) yang mengedepankan efisiensi dan kedisiplinan birokrasi, mendapat sambutan positif dari Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Dalam evaluasi 100 hari pertama masa jabatan gubernur, Hasanuddin melihat adanya perubahan signifikan dalam pola tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, langkah-langkah awal yang diterapkan gubernur telah membawa perbaikan nyata, mulai dari pemangkasan anggaran seremonial hingga peningkatan koordinasi antar perangkat daerah.
“Dalam waktu singkat, kita bisa melihat pola kerja yang lebih fokus dan hemat. Ini indikasi baik bahwa arah kepemimpinan baru ini berpihak pada hasil, bukan formalitas,” ujar Hasanuddin, Kamis (29/5/2025). Salah satu kebijakan yang paling mencolok adalah larangan menggelar rapat di hotel. Rapat-rapat kini diarahkan untuk dilakukan di lingkungan instansi masing-masing, sebagai bentuk penghematan dan efisiensi.
“Langkah itu sederhana tapi berdampak. Kita tidak lagi melihat anggaran tersedot hanya untuk fasilitas mewah, padahal substansi pembahasannya bisa dilakukan di kantor,” jelasnya.
Selain itu, Hasanuddin juga menyoroti kebiasaan baru berupa rapat koordinasi mingguan antar OPD. Menurutnya, pertemuan rutin ini penting untuk menjaga irama pembangunan dan mencegah tumpang tindih program.
Ia menilai pendekatan kerja seperti ini layak dipertahankan dan dijadikan budaya birokrasi di lingkup Pemprov Kaltim. “Pemerintahan yang tertib mulai dari dalam. Koordinasi yang kuat antar OPD adalah pondasi agar semua bergerak ke arah yang sama,” tambahnya.
Menutup keterangannya, Hasanuddin menegaskan komitmen DPRD untuk terus bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam menyongsong tantangan baru, khususnya terkait pengaruh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhadap daerah.
“Kami akan terus mengawal agar efisiensi ini juga sejalan dengan pemerataan pembangunan. Dengan hadirnya IKN, Kaltim harus semakin siap dan adaptif,” pungkasnya.(adv/dprd/i)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

