Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ASN di Samarinda Dilarang Ikut Antre BBM, Pemkot Samarinda Siapkan SPBU Khusus Non Subsidi

R
Penulis: Redaksi❯
Salah satu SPBU di tengah kota yang kerap dipadati antrean kendaraan. (MELI/SAPOS)
Salah satu SPBU di tengah kota yang kerap dipadati antrean kendaraan. (MELI/SAPOS)

 


Advertisement

SAMARINDA KOTA. Keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di jalur pertengahan kota, sering kali dipadati kendaraan. Tak jarang menyebabkan kemacetan lalu lintas, akibat banyaknya tumpukan kendaraan.

Di tengah kemacetan yang kerap terjadi akibat antrean di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Pemkot Samarinda menyiapkan SPBU khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Alih-alih memperkuat sistem distribusi dan pengawasan BBM subsidi yang lebih merata, kebijakan ini dinilai hanya memecah jalur antrean tanpa menyelesaikan sumber masalah yang lebih besar.

Rencana ini disebut-sebut untuk memisahkan ASN dari jalur pembelian BBM bersubsidi agar tak menambah panjang antrean di SPBU reguler.

Advertisement

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Samarinda Marnabas Patiroy, menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengusulkan empat titik lokasi, mulai dari kawasan Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir, Palaran dekat Kantor Camat, hingga sekitar Jalan Suryanata dan Kemakmuran.

“Usulannya sudah kami sampaikan ke Pak Wali dan BPKAD. Tinggal penentuan titiknya saja agar bisa segera ditindaklanjuti,” ucapnya.

SPBU tersebut hanya akan melayani pembelian BBM non-subsidi dan pengelolaannya akan diserahkan ke Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Varia Niaga. Skema investasinya pun terbuka melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan ditargetkan masuk dalam APBD 2025.

Advertisement

“Ini bukan soal bisnis, tapi untuk mengurangi antrean. ASN seharusnya tidak perlu berebut dengan warga di jalur Pertalite,” ujarnya. Namun di tengah rencana ini, muncul pertanyaan soal urgensinya. Sebab, kemacetan di SPBU terjadi karena persoalan distribusi dan stok BBM bersubsidi yang belum tertata baik, bukan semata karena kehadiran ASN dalam antrean. Marnabas mengatakan pemerintah tengah mendorong percepatan agar pembangunan bisa dimulai tahun depan. “Kami diminta percepat penyusunan agar bisa masuk anggaran perubahan,” pungkasnya. (hun/nha)

 

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer