DPRD Kaltim Perkuat Tata Kelola Internal melalui Penyempurnaan Kode Etik dan Tata Beracara BK

SAMARINDA- DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memasuki fase penting dalam penguatan tata kelola internal melalui penyempurnaan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan (BK). Langkah ini dipaparkan secara resmi dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Sidang Kedua Tahun 2025, oleh Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, Senin (23/6/2025).
Dalam laporannya, Subandi menyatakan bahwa dokumen ini merupakan hasil revisi komprehensif yang mengacu pada regulasi nasional, yakni UU Nomor: 23 Tahun 2014, PP Nomor: 12 Tahun 2018, serta Peraturan DPRD Kaltim Nomor: 1 Tahun 2025.
“Menjaga kehormatan, marwah, dan kredibilitas bukan sekadar simbol. Itu amanat,” tegas Subandi di hadapan forum paripurna. Revisi Kode Etik diarahkan untuk memperjelas larangan perilaku dan sanksi terhadap anggota dewan yang terbukti melanggar norma etik. Nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, serta keteladanan kini menjadi inti dari aturan tersebut.
Sementara itu, Tata Beracara BK mengalami pembaruan prosedural yang signifikan. Penanganan laporan masyarakat kini disusun lebih efisien dengan batas waktu penanganan yang jelas, serta prosedur awal berbasis mediasi. Hal ini ditujukan untuk memperkuat pendekatan restoratif sebelum memasuki proses persidangan etik.
“Etika menjadi cermin kualitas kelembagaan kita di mata publik,” ujar Subandi, legislator dari Fraksi PKS.
Selain efisiensi proses, substansi pasal-pasal dalam Tata Beracara juga dirampingkan untuk mempercepat pengambilan keputusan tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan akuntabilitas. Penguatan investigasi internal tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan hak pembelaan anggota yang bersangkutan.
BK DPRD Kaltim secara resmi mengusulkan agar dokumen hasil revisi ini ditetapkan menjadi Peraturan DPRD. Penetapan tersebut diharapkan menjadi tonggak hukum yang kuat bagi penegakan disiplin etik dan pembinaan perilaku anggota legislatif.
“Komitmen kami adalah menjaga kehormatan lembaga tanpa kompromi, namun tetap adil,” pungkas Subandi. Dengan rampungnya penyusunan dan penyampaian dokumen ini, DPRD Kaltim menegaskan kesiapan melangkah ke arah tata kelola lembaga yang lebih transparan, akuntabel, dan bermartabat di hadapan publik. Sebuah langkah yang tak hanya normatif, tapi juga strategis dalam menjawab tuntutan zaman.(adv/dprd/i)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

