Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Samarinda Butuh Lebih dari Drainase

R
Penulis: Redaksi❯
Photo
Photo

Oleh: Muhammad Doni Kurniawan
CPNS Pusjar SKPP Samarinda


Advertisement

Banjir bukan lagi berita baru bagi warga Samarinda. Hampir setiap tahun, air datang dan pergi dengan pola yang sama. Jalan tergenang, rumah warga terendam, dan aktivitas kota lumpuh berhari-hari. Pemerintah daerah pun bergerak cepat, mengerahkan alat berat, memperbaiki drainase, dan membangun tanggul. Semuanya terlihat sibuk. Semuanya terlihat terukur. Tapi, di balik upaya fisik yang terus dikebut, ada satu hal yang nyaris tak pernah masuk dalam pembahasan: kesehatan mental warga.

Banjir terakhir yang terjadi pada Mei 2025 kembali merendam sejumlah wilayah di Samarinda. Ribuan warga terdampak, puluhan RT tergenang, dan aktivitas ekonomi warga terhenti. Seperti biasa, berita-berita hanya menampilkan angka: tinggi air, jumlah korban, panjang drainase yang akan diperbaiki. Namun, yang tidak pernah diukur adalah berapa banyak warga yang mulai takut setiap kali mendengar hujan turun, atau berapa banyak anak-anak yang mengalami trauma setiap kali melihat air meluap ke halaman rumah.

Memang, hingga kini belum ada data resmi atau penelitian yang secara khusus mengkaji dampak banjir terhadap kesehatan mental warga Samarinda. Tapi ini bukan berarti tidak ada risiko. Justru, ketiadaan data inilah yang menjadi alarm tersendiri.

Advertisement

Belajar dari pengalaman kota-kota lain, dampak psikologis pasca-banjir bukanlah hal sepele. Prasetyo et al. (2024) dalam penelitiannya di kawasan bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta, mengungkap tingginya tingkat trauma dan kecemasan warga akibat ancaman kehilangan nyawa dan harta benda. Sementara itu, Setyaningsih & Gati (2023) dalam studi di Kelurahan Semanggi, Surakarta, menunjukkan 79,8% warga mengalami stres tingkat sedang setelah banjir yang melanda wilayah mereka. Penelitian lain oleh Widhayanti et al. (2018) di Magelang menemukan bahwa tingkat kecemasan paling tinggi justru dialami oleh warga yang tinggal di pengungsian, terutama karena kondisi pengungsian yang tidak layak dan minim pendampingan psikologis.

Jika pola penanganan banjir Samarinda tetap seperti sekarang dan hanya fokus pada solusi fisik, bukan tidak mungkin risiko krisis kesehatan mental seperti yang terjadi di daerah lain akan menghantui warga di masa depan.

Lalu, apakah pemerintah daerah pernah bertanya tentang kondisi psikologis warganya pasca-banjir?

Advertisement

Apakah dalam setiap rapat penanggulangan bencana, ada pembahasan tentang trauma anak-anak yang harus tidur di tempat pengungsian?

Apakah pernah ada posko konseling atau layanan trauma healing yang disiapkan bersamaan dengan pengiriman logistik bantuan?

Mengapa setiap berita banjir hanya sibuk menghitung ketinggian air dan jumlah karung pasir, tapi tak pernah menghitung beban mental warga yang terus menumpuk?

Apakah kesehatan mental warga dianggap masalah pribadi yang tidak perlu masuk dalam daftar prioritas kebijakan publik?

Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk menggugah kesadaran bersama. Bahwa membahas kesehatan mental dalam konteks bencana bukanlah berlebihan, melainkan sebuah kebutuhan.

Langkah pencegahan bisa dimulai sejak sekarang. Beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah Samarinda adalah:

• Menyusun peta risiko kesehatan mental, sebagai bagian dari rencana mitigasi bencana. Pemerintah kota bisa mulai membuat daftar wilayah dan kelompok warga yang paling rentan secara mental saat terjadi banjir, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, atau warga di daerah langganan banjir, agar bisa mendapatkan perhatian khusus.

• Memasukkan layanan kesehatan mental dalam tatalaksana BPBD dan kebijakan penanggulangan bencana daerah. Selama ini pemerintah hanya fokus pada logistik dan infrastruktur. Kedepannya, perlu ada layanan khusus yang membantu warga mengatasi rasa takut, stres, dan trauma setelah banjir, misalnya dengan menyediakan posko konseling atau tim pendamping di lokasi terdampak.

• Bekerja sama dengan perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal, dan komunitas psikologi untuk membentuk tim pendukung dalam pemulihan kesehatan mental pascabencana. Melibatkan tenaga ahli seperti dosen, mahasiswa psikologi, atau komunitas sosial yang peduli soal kesehatan mental, agar ada tenaga yang benar-benar paham cara membantu warga dari sisi emosional.

• Petugas di lapangan, termasuk relawan, perlu dibekali pelatihan sederhana tentang cara menenangkan warga yang sedang panik atau ketakutan. Mereka bisa diajari untuk berbicara dengan nada tenang, mendengarkan tanpa menghakimi, serta mengajak warga menarik napas dalam untuk meredakan kecemasan. Relawan juga perlu tahu bagaimana mengenali tanda-tanda stres berat, seperti warga yang terus menangis, linglung, atau sulit diajak bicara. Langkah kecil seperti mengajak korban ke tempat aman, memberi air minum, atau sekadar mengatakan, “Ibu tidak sendiri, kami di sini membantu,” bisa sangat berarti dalam situasi darurat.

• Mengedukasi masyarakat melalui kampanye publik bahwa trauma pasca-banjir adalah hal yang wajar dan perlu ditangani secara profesional. Kampanye bisa dilakukan lewat media sosial, radio lokal, atau pertemuan warga, dengan pesan bahwa tidak apa-apa merasa takut atau sedih setelah bencana, dan penting untuk mencari bantuan.

Samarinda masih punya waktu untuk belajar sejak dini, agar tidak terlambat seperti banyak kota lain yang baru bertindak setelah krisis psikologis benar-benar meledak.
Drainase memang penting. Tanggul dan pompa air juga penting. Tapi perawatan jiwa warga yang terus diuji banjir dari tahun ke tahun tidak kalah pentingnya. Jangan tunggu hingga warga belajar melalui luka yang lebih dalam. Kita terlalu sibuk mengeringkan kota, sampai lupa mengeringkan air mata yang tak terlihat. (*)

 

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer