Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggota Komisi I DPRD Kaltim Dorong Agar Perda Hauling Diterapkan Secara Ketat

I
Penulis: Indra Zakaria❯
Salehuddin
Salehuddin

SAMARINDA- Aktivitas hauling batu bara dan perkebunan yang menggunakan jalan umum terus menjadi sorotan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan akan mendorong penerapan tegas terhadap peraturan daerah (perda) yang mengatur larangan penggunaan jalan pemerintah oleh kendaraan perusahaan.


Advertisement

Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin, menyebut Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud telah memberikan sinyal kuat untuk mengaktifkan kembali Perda Jalan Hauling yang selama ini terabaikan.

“Pak gubernur (Rudy Mas'ud, Red) sudah menyampaikan bahwa perda kita terkait jalan hauling itu harus dijalankan lagi. Beliau juga minta ada komitmen dari aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan ini,” kata Salehuddin, Senin (23/6/2025).

Perda tersebut mewajibkan perusahaan batu bara maupun perkebunan untuk memiliki jalan hauling sendiri. Namun dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang menggunakan jalan umum untuk operasional mereka, sehingga mempercepat kerusakan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

Advertisement

“Ini merugikan kita semua. Jalan dan jembatan yang dibangun dengan uang negara jadi cepat rusak hanya karena dilintasi hauling,” tegas Salehuddin. Selain itu, DPRD juga menyoroti praktik Over Dimensi Over Loading (ODOL) sebagai penyebab tambahan kerusakan jalan. Ia mengatakan bahwa penertiban harus dilakukan secara terkoordinasi, tidak bisa dilakukan sepihak.

“Kita tidak bisa bertindak sendiri. Harus duduk bersama semua pihak, termasuk Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), karena persoalan jalan ini juga bersinggungan dengan masyarakat yang menggunakan jalan milik korporasi,” jelasnya.

DPRD Kaltim menilai bahwa pelaksanaan perda ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab kolektif untuk menjaga keberlanjutan infrastruktur dan keselamatan pengguna jalan.

Advertisement

“Yang penting, semua pihak mau duduk bersama mencari solusi. Kita akan terus dorong ini agar tidak ada lagi jalan rusak karena hauling,” pungkas Salehuddin.
Dengan dukungan eksekutif dan komitmen lintas sektor, DPRD berharap implementasi perda ini mampu memperbaiki tata kelola transportasi hasil tambang dan perkebunan di Kaltim secara berkelanjutan.(adv/dprd/i)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer