Wali Kota Samarinda Ingin Bangun SPBU Khusus, Mau Kontrol Penggunaan BBM Mobil Dinas Subsidi

SAMARINDA - Potensi kelangkaan BBM dan elpiji di wilayah perkotaan hingga kini masih terus berulang. Terlebih saat menjelang hari besar keagamaan yang memicu tingkat pembelian gas elpiji 3 kilogram meningkat.
Dalam pertemuan terbaru bersama Patra Niaga dan Pertamina di Balai Kota, Wali Kota Samarinda Andi Harun membahas sejumlah strategi, guna menjaga ketahanan energi bagi masyarakat.
Tak hanya sekadar menanggapi situasi darurat, melainkan bagian dari skema antisipatif jangka panjang yang dirancang untuk memastikan distribusi energi tetap stabil dan tepat sasaran.
Ia menyoroti pentingnya menjaga akurasi distribusi agar BBM dan elpiji bersubsidi benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak. Pemerintah, kata dia, tidak ingin ada kebocoran alokasi subsidi ke pihak yang seharusnya tidak menikmati fasilitas tersebut.
“Yang layak menerima, harus menerima. Yang tidak berhak, tidak boleh. Prinsipnya keadilan,” tegasnya. Selain memastikan ketersediaan stok, aspek keamanan dalam distribusi turut dibahas. Andi Harun menilai bahwa peristiwa-peristiwa di lapangan harus menjadi pelajaran penting dalam memperbaiki tata kelola distribusi energi, mulai dari fasilitas penyimpanan hingga rantai distribusi ke masyarakat. Tak hanya memperkuat sistem yang sudah berjalan, Andi Harun juga mempertimbangkan terobosan baru pembangunan SPBU khusus untuk kendaraan operasional pemerintah. Wacana ini tengah dijajaki sebagai bagian dari upaya mengurangi beban SPBU umum dan sekaligus menciptakan sistem pengelolaan BBM yang lebih efisien dan transparan.
“Kami ingin punya SPBU sendiri yang dikhususkan bagi kendaraan pemerintah kota. Mulai dari truk sampah hingga kendaraan dinas ASN. Jadi tidak mengganggu layanan umum di SPBU swasta,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan mampu memangkas antrean, meminimalisasi potensi kelangkaan, serta memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran BBM dinas. Meski sistem pengisian BBM untuk kendaraan dinas di Samarinda sudah berjalan cukup baik, pembenahan dari sisi efisiensi dinilai masih diperlukan. Karena itu, komunikasi intensif dengan pihak Pertamina dan Patra Niaga terus dilakukan. “Kalau rencana ini terwujud, pengelolaan BBM kendaraan dinas bisa lebih transparan dan bisa kita kontrol langsung,” pungkasnya. (hun/nha)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

