
SAMARINDA- Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan menekankan pentingnya sinkronisasi dan validasi data penerima bantuan pendidikan agar tidak terjadi tumpang tindih antara program daerah dan provinsi.
Sorotan ini ia sampaikan menyikapi potensi ganda penerima manfaat dari dua program berbeda: Gratispol milik Pemprov Kaltim dan Kutim Tuntas dari Pemkab Kutai Timur (Kutim).
“Kalau satu siswa dapat dari dua program sekaligus, bisa terjadi ketimpangan. Ini yang perlu kita hindari,” ujar politisi PKS ini. Menurut Agusriansyah, Program GratisPol sudah memiliki struktur yang lebih sistematis dan menyeluruh. Oleh karena itu, ia mendorong Pemkab Kutim untuk menyusun skema Kutim Tuntas agar bersifat komplementer, bukan tumpang tindih.
“Kalau Kutim Tuntas menyasar yang belum terjangkau Gratispol, maka itu sangat tepat dan harus dilanjutkan,” katanya. Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengulangi kesalahan masa lalu seperti yang pernah terjadi pada Program Kaltim Tuntas. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan guna memastikan penerima lama tidak tertinggal dalam sistem data terbaru.
“Distribusi bantuan pendidikan bukan hanya soal angka, tapi soal keadilan dan transparansi,” lanjutnya. Agusriansyah pun menekankan pentingnya integrasi sistem data antara pemerintah provinsi dan kabupaten, serta menghindari ego sektoral yang hanya akan menghambat efektivitas program. “Pendidikan itu pondasi masa depan. Kalau datanya tidak sinkron, kebijakan pun jadi tumpang tindih,” pungkasnya.(adv/dprd/i)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

