Proses Seleksi Direksi Perusda Kaltim Disebut Praktik Gelap, Perusda Bukan Tempat Tanam Kader

SAMARINDA - Proses seleksi calon Direktur Utama Perusahaan Daerah (Perusda) di Kalimantan Timur mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. Alih-alih terbuka dan akuntabel, proses seleksi justru dinilai berlangsung tertutup, penuh tanda tanya, dan sarat aroma kepentingan politik.
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, yang akrab disapa Castro, angkat bicara terkait hal ini. Ia menilai seleksi tersebut hanya formalitas untuk memuluskan jalan bagi kandidat titipan elite politik.
“Perusda selama ini bukan dikelola secara profesional, tapi jadi lahan empuk bancakan kekuasaan,” tegasnya. Castro menilai, dalam banyak kasus, kursi direksi Perusda kerap diisi oleh orang partai, tim sukses, atau kerabat pejabat. Menurutnya, kandidat yang memiliki afiliasi politik seharusnya otomatis gugur.
“Kalau sudah terafiliasi dengan partai atau punya relasi politik, seharusnya otomatis gugur. Ini bukan tempat untuk menanam kader politik,” ujarnya.
Selain soal afiliasi politik, Castro juga menyoroti pentingnya rekam jejak kandidat. Ia menekankan, calon direksi harus bersih dari segala bentuk pelanggaran hukum, termasuk korupsi maupun kejahatan lain seperti kekerasan seksual.
“Apa kita mau penjahat memimpin perusahaan daerah yang dibiayai dari uang publik?” tegasnya. Castro juga mempertanyakan proses seleksi yang disebut berlangsung tertutup, tanpa partisipasi publik. Ia menilai tidak adanya mekanisme sanggah, kanal pengaduan, atau keterbukaan data calon memperlihatkan praktik yang tidak transparan.
“Ini praktik gelap. Kalau tidak ada yang disembunyikan, kenapa takut transparan?” ungkapnya. Ia menantang panitia seleksi (Pansel) untuk membuka hotline publik agar masyarakat bisa memberikan informasi terkait rekam jejak para kandidat. Menurutnya, publik adalah pihak yang paling tahu siapa yang layak dan siapa yang berbahaya untuk menduduki jabatan strategis.
Lebih jauh, Castro mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk turun tangan. Jika panitia seleksi tidak bersih dan menutup diri dari kritik, ia menyarankan langkah tegas diambil.
“Bubarkan saja Panselnya. Ganti dengan tim seleksi independen yang punya integritas. Jangan sampai Perusda jadi sarang orang bermasalah hanya karena politik,” pungkasnya. (mrf/beb)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

