Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hingga Juli 2025, Samarinda Catat 180 Kasus Kekerasan Anak

R
Penulis: Redaksi❯
Sekretaris DP2PA Samarinda, Deasy Evriyani
Sekretaris DP2PA Samarinda, Deasy Evriyani

 


Advertisement

SAMARINDA. Di balik upaya meraih predikat tertinggi sebagai Kota Layak Anak (KLA), Samarinda masih dihadapkan pada kenyataan pahit: anak-anak belum sepenuhnya aman. Hingga Juli 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) mencatat sebanyak 180 kasus kekerasan terhadap anak.

Tragedi terbaru yang mengguncang publik terjadi di Jalan Rimbawan, Kelurahan Karang Anyar, Sungai Kunjang. Dua anak tewas di tangan ayah kandung mereka sendiri. Diduga, sang pelaku mengalami gangguan jiwa yang dipicu tekanan ekonomi dan konflik rumah tangga berkepanjangan. Kasus ini menjadi gambaran nyata rapuhnya sistem perlindungan anak di lingkungan keluarga, yang seharusnya menjadi tempat paling aman.

Sekretaris DP2PA Samarinda, Deasy Evriyani, mengakui bahwa kasus tersebut bukan sekadar urusan keluarga semata. Ia menyebut tragedi itu sebagai alarm bagi semua pihak untuk lebih serius menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas utama.
“Banyak yang mengira perlindungan anak adalah tanggung jawab DP2PA semata. Padahal ini soal komitmen bersama – dari kepala daerah sampai tingkat RT,” kata Deasy.

Advertisement

Menurutnya, predikat KLA bukan sekadar penghargaan administratif. Status tersebut mengandung tuntutan bahwa kota mampu menyediakan ruang aman, nyaman, dan partisipatif bagi anak. Namun di lapangan, masih banyak tantangan yang belum tertangani, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan usia dini, hingga tekanan ekonomi yang memicu ledakan emosi dan kekerasan.

“Faktor ekonomi memang sering jadi pemicu utama. Tapi kami juga mendalami kemungkinan lain, seperti pengaruh zat adiktif hingga kondisi mental pelaku. Kami menunggu hasil lengkap dari pihak kepolisian,” jelasnya.

Pasca kejadian tragis itu, DP2PA melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), telah memberikan pendampingan kepada sang ibu yang kini kehilangan dua anak sekaligus. Trauma mendalam yang dialami korban membutuhkan penanganan psikologis jangka panjang.

Advertisement

Layanan konseling dan bantuan hukum dari DP2PA juga terus tersedia, dan kini diperluas melalui jaringan relawan di setiap kecamatan, kelurahan, hingga RT. Namun Deasy menyayangkan pola reaktif publik dan media yang hanya bergerak saat kasus kekerasan anak viral.

“Seharusnya, perlindungan itu bersifat preventif. Bukan menunggu korban berjatuhan dan ramai di media sosial dulu baru ada perhatian,” ujarnya. Dari total 180 kasus kekerasan anak yang tercatat sepanjang 2025, sekitar 80 hingga 100 kasus telah mendapatkan pendampingan lanjutan. Meski begitu, Samarinda masih harus berbenah jika ingin menyandang predikat KLA utama, tingkatan tertinggi dalam klasifikasi kota ramah anak.

“Perjalanan ini panjang. Tidak bisa hanya mengandalkan program, tapi butuh komitmen nyata. Predikat KLA bukan label, tapi cerminan sistem perlindungan yang benar-benar bekerja,” pungkas Deasy. (hun)

 

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer