Proyek Insinerator di Samarinda Seberang Diprotes Warga, DPRD Tunjuk Pemerintahan Masa Lalu

SAMARINDA - Rencana pembangunan insinerator di kawasan Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang kembali memicu perdebatan. Warga yang telah menetap puluhan tahun di lokasi tersebut mempertanyakan kejelasan status lahan yang akan digunakan, serta merasa diabaikan dalam proses perencanaan.
Pada Senin (4/8/2025), Anggota DPRD Samarinda, Samri Shaputra, turun langsung ke lokasi untuk menindaklanjuti laporan warga. Ia mendapati bahwa area yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan merupakan permukiman padat yang dihuni lebih dari 70 kepala keluarga sejak era 1980-an.
Menurut Samri, kondisi ini merupakan akibat dari kelalaian pemerintah di masa lalu. Ia menyebut bahwa warga tidak pernah mengklaim kepemilikan resmi atas lahan tersebut, namun menempati area yang sejak awal terlihat kosong dan tidak bertuan.
“Kalau sejak dulu pemerintah tegas, warga mungkin tidak akan membangun rumah permanen,” ujarnya.
Ia menilai, pembiaran selama puluhan tahun tanpa adanya penertiban membuat warga merasa aman, hingga kemudian tumbuh menjadi komunitas yang mapan. Kondisi ini mendorong DPRD untuk memanggil seluruh pihak terkait, termasuk Pemerintah Kota Samarinda dan Perumdam Tirta Kencana Mahakam, yang disebut pernah menerbitkan surat pembongkaran sejak 2012.
Samri menyatakan akan menelusuri apakah pembangunan insinerator ini memang bersifat mendesak atau masih memungkinkan dialihkan ke lokasi lain. Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan mencari solusi yang tidak merugikan warga maupun pemerintah.
“Warga ini juga masyarakat kita. Kalau lahan ini milik pemerintah, seharusnya dari awal dijaga dan dilindungi, bukan dibiarkan sampai muncul konflik,” tegasnya. Keresahan warga diwakili oleh Koordinator Masyarakat RT 17 Baqa, Sirajudin. Ia menjelaskan bahwa warga sejatinya tidak menolak pembangunan fasilitas pengolahan sampah. Namun, mereka menuntut kejelasan status hukum atas lahan yang mereka tempati, mengingat selama lebih dari satu dekade hanya menerima surat penggusuran tanpa tindak lanjut yang pasti.
“Kami bukan menolak, tapi bingung. Dari dulu disebut tanah ini milik Perumdam Tirta Kencana Mahakam, sekarang katanya milik pemerintah. Yang benar yang mana?” ujarnya.
Ia menyayangkan tidak adanya papan penanda atau plang kepemilikan sejak awal, yang membuat warga mengira bahwa lahan tersebut tidak bertuan. Sirajudin juga mengungkap bahwa sebelumnya lokasi pembangunan tempat pembuangan sampah sempat direncanakan di kawasan Mahakam IV. Namun karena dianggap mengganggu tanaman, rencana itu dialihkan ke RT 17 Baqa yang justru merupakan kawasan padat penduduk.
“Tanaman dianggap lebih berharga daripada manusia? Itu yang menyakitkan buat kami,” katanya lirih. Warga menyebut telah berulang kali meminta kejelasan kepada pihak terkait, termasuk melalui mediasi di DPRD sejak 2017. Namun hingga kini, status lahan masih menggantung. Surat pembongkaran pun tak pernah disertai dengan bukti kepemilikan resmi dari pihak yang mengklaim lahan tersebut.
“Kami tidak menolak program pemerintah. Tapi jangan sampai kami hanya dijadikan korban dari kebingungan antarlembaga,” pungkas Sirajudin. (hun/beb)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

