Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dana Transfer Dipangkas, Wali Kota Samarinda Tegaskan Gaji PNS dan PPPK Jangan Diganggu

R
Penulis: Redaksi❯
Ilustrasi uang.
Ilustrasi uang.

SAMARINDA- Menjelang akhir tahun, kondisi keuangan daerah kini dilanda kekhawatiran. Terlebih di Kota Samarinda yang masih bergantung terhadap dana transfer dari pusat. Setelah menjadi desas desus, rupanya pemotongan dana transfer kini bukan lagi isapan jempol belaka.


Advertisement

Tak cukup satu kali dalam setahun, pemerintah pusat sudah berancang-ancang memangkas kembali anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Belum lama ini Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan adanya kebijakan efisiensi anggaran lewat TKDD hanya sebesar Rp650 triliun.

Persoalan ini pun dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda bersama Badan Anggaran (Banggar) Kota Samarinda. Sebab, sebelum mengesahkan APBD Perubahan di tahun ini, perlu dipastikan terlebih dahulu kondisi kas daerah tahun depan.

Sekretaris Kota Samarinda Hero Mardanus yang bertindak sebagai Ketua TAPD Kota Samarinda, membenarkan adanya rencana pemangkasan anggaran dari pusat. Meski nilainya belum final, namun hal ini cukup berdampak terhadap beberapa proyek infrastruktur yang bergantung pada dana transfer pusat.

Advertisement

Berdasarkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2026, nilai APBD Samarinda disepakati Rp5,3 triliun. Hero memastikan tetap ada kenaikan dari RAPBD Murni 2025 sebesar Rp 4,9 triliun.

“Kami menentukan berdasarkan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Tapi itu masih sementara dan dalam perjalanannya bisa disesuaikan,” ujar Hero.

Adanya pemotongan TKDD dari pusat memaksa TAPD kembali memutar otak untuk menentukan skala prioritas, terhadap pembiayaan sejumlah kegiatan prioritas. Termasuk upaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Tidak akan berlebihan seperti kasus di Pati (Jawa Tengah),” tegas Hero.

Advertisement

Sebelum diberitakan mulai tahun ini memang ada penyesuaian dalam Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 11 Tahun 2025. Dari regulasi tersebut membatasi kenaikan PBB maksimal hanya 25 persen. Selain PBB, tentunya ada beberapa peluang lainnya yang bisa digali untuk memaksimalkan kenaikan PAD tahun depan.

“Karena kami targetkan PAD tahun depan bisa mencapai Rp 1,2 triliun,” sebutnya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Samarinda Ananta Fathurrozi menambahkan, efisiensi anggaran memang tetap akan berlaku tahun depan. Khususnya yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), diperkirakan bisa terpangkas sampai 50 persen.

“Setiap tahun DBH Samarinda bisa sampai Rp1,6 Triliun, tahun depan kira-kira hanya Rp800 miliar saja,” terangnya. Sehingga, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap sejumlah kegiatan pembangunan di Kota Samarinda. Bukan hanya yang bersumber dari TKDD, nyatanya kebijakan penghematan anggaran juga berimbas sampai ke pemotongan anggaran yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi.

Ananta mengakui anggaran khusus infrastruktur yang menjadi mandatory (wajib) memang hanya 40 persen. Namun tetap saja ada beberapa kegiatan yang nantinya akan dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan wajib di Kota Samarinda.

 

"Kalau pak wali (Andi Harun) jelas meminta agar gaji pegawai termasuk PPPK tidak boleh terganggu karena menyangkut kesejahteraan pegawai. Jadi sisanya yang perlu kami efisiensikan,” pungkasnya. (hun)

 

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer