Tak Ada Toleransi Lagi, Pemkot Samarinda Siap Eksekusi Rumah Dinas yang Dihuni Pensiunan

SAMARINDA- Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bertindak tegas untuk menertibkan aset rumah dinas yang bertahun-tahun disalahgunakan oleh para pejabat purna tugas. Langkah eksekusi, yang akan dilakukan oleh BPKAD dan Satpol PP, kini menjadi opsi terakhir setelah pendekatan persuasif tidak membuahkan hasil.
Sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, rumah dinas wajib dikembalikan kepada pemerintah daerah setelah pejabat yang menempatinya pensiun. Namun, aturan ini diabaikan oleh sebagian ASN, terutama di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di mana lebih dari separuh rumah dinasnya bermasalah.
Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin, menyebut bahwa tindakan ini perlu dilakukan untuk menegakkan hukum. "Ini aset negara, bukan milik pribadi," tegasnya. Penertiban ini diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh ASN agar mematuhi aturan dan tidak merugikan pemerintah dalam hal pengelolaan aset negara. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

