
Oleh:Nour Syifa Alya
Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda
Masyarakat dikejutkan dengan kemunculan berita yang menyatakan bahwa food tray (wadah makan) MBG (Makan Bergizi Gratis) telah terkontaminasi minyak babi. Bagaimana tidak, negara dengan mayoritas beragama islam memiliki permasalahan mengenai status kehalalan makanan.
Atas tersebarnya berita tersebut menjadi kekhawatiran bagi para orang tua. Banyak dari mereka mempertanyakan peran lembaga-lembaga dalam memberikan pertanggung jawaban. Janji-janji yang dulu pernah dilontarkan ternyata belum dijalankan.
Menanggapi persoalan ini Kepala BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) atas permintaan BGN mengambil tindakan untuk memastikan secara langsung pengadaan food tray olahan Chaosan di China. Berdasarkan data CNN pasalnya kegiatan import produk dilakukan akibat keterbatasan pengusaha dalam memproduksi food tray (Dadan, 08/09).
Pernyataan dari Kepala BPJPH bahwa berita tersebut palsu dan disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, hingga memunculkan permasalahan nasional. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada kejelasan status halal pada food tray. Persoalan tersebut belum menemukan titik terang dari lontaran pertanyaan-pertanyaan.
Lantas bagaimana keraguan dapat terjawabkan? Sampai kapan hal seperti ini terus berlanjut? Pertanyaan-pertanyaan seperti demikian sudah pasti terlintas dalam pikiran. Kepastian pemerintah bagi masyarakat sangat diperlukan.
Disamping berita miring yang terjadi MBG merupakan program pemerintah Indonesia yang dirancang untuk meningkatkan fungsi intelektual siswa melalui pendistribusian makanan dengan gizi baik, memberikan kekuatan kepada UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Akan tetapi semua menjadi percuma apabila produk tidak diberi perhatian lebih. Gizi saja dirasa kurang dalam menjamin kualitas produk. MBG harus dikelola dengan benar agar dapat terjamin. Pengelolaan sesuai dengan prosedur halal sangat diharapkan demi mendapatkan rasa aman dan nyaman.
Jika kasus ini terus berkelanjutan ditakutkan akan berakibat fatal. Hilangnya kepercayaan masyarakat menjadi alasan dihentikannya program yang sedang berjalan. Masyarakat akan menganggap pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkannya. Masalah ini bukan persoalan kecil, tetapi sudah menjadi bagian masalah serius.
Demi meningkatkan kepercayaan masyarakat kembali, adapun yang dapat dilakukan berupa. Pertama, pemerintah harus dapat menjalin komunikasi transparan kepada masyarakat terkait program yang dijalankan. Kedua, menindaklanjuti persoalan dengan cepat dan lugas demi kepastian hukum serta menghindari lahirnya pemahaman yang salah. Katiga, meningkatkan pengawasan. Keempat, melaksanakan program dari proses awal hingga akhir sesuai dengan ketentuan tertulis.
*Halal belum tentu baik dan baik belum tentu halal, maka dari itu selektif dan bijaklah dalam meng-konsumsi dan menggunakan produk." (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

