Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dana Hibah Disalurkan ke Pihak Lain, Kadispora dan Eks Ketua DBON Kaltim Jadi Tersangka

M
Penulis: Muhamad Yamin❯
AHK (tengah).
AHK (tengah).

PROKAL.CO, SAMARINDA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur menetapkan dua pejabat daerah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Kaltim tahun anggaran 2023. Keduanya yakni AHK selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kaltim serta ZZ selaku Kepala Pelaksana Sekretariat Lembaga DBON Kaltim.


Advertisement

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka usai tim penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP. Pada Kamis (18/9/2025), keduanya langsung ditahan di Rutan Kelas I Samarinda selama 20 hari ke depan.

“Penahanan dilakukan dengan pertimbangan ancaman pidana lebih dari lima tahun serta kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya,” jelas Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto.

Modus Dugaan Korupsi

Advertisement

Kasus ini berawal dari pemberian dana hibah senilai Rp100 miliar dari APBD Kaltim untuk DBON. Namun, penyidik menemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaannya.

Peran AHK (Kadispora Kaltim): menyetujui penyaluran dana hibah kepada pihak lain di luar organisasi DBON, serta meloloskan pencairan dana tanpa dokumen pendukung yang sah.

Peran ZZ (Sekretariat DBON Kaltim): sebagai penerima hibah, diduga menyalurkan dana kepada pihak yang tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan tidak membuat pertanggungjawaban yang sah.

Advertisement

Akibat penyimpangan tersebut, proses pemberian dan pengelolaan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan dugaan kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah. Nilai pastinya masih menunggu hasil audit resmi.

Pasal yang Disangkakan

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer