Dianggap Belum Tepat Karena Efisiensi, Penyertaan Modal ke Perusda Kaltim Ditunda

SAMARINDA- DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mencapai kesepakatan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025, khususnya mengenai rencana penyertaan modal ke sejumlah perusahaan daerah (Perusda).
Sebelumnya, Pemprov dan DPRD telah menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan total Rp21,74 triliun. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa APBD-P 2025 tidak mengalami hambatan berarti, namun ada catatan penting dari Badan Anggaran (Banggar) terkait penyertaan modal senilai Rp50 miliar untuk tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurut Hasan, penyaluran modal sebaiknya dilakukan melalui APBD Murni 2026, bukan pada perubahan 2025. “Kita ingin mekanismenya jelas. Karena itu pembahasan diarahkan ke Komisi II, terutama terkait perusahaan daerah seperti PT Migas Mandiri Pratama (MMP),” ujarnya.
Ia juga mengingatkan adanya kebijakan efisiensi tahun depan. Hasan menyebut akan terjadi pemangkasan hampir Rp4,6 triliun pada pendapatan transfer, sehingga APBD Murni 2026 terkunci di angka Rp21,35 triliun. “Untuk APBD-P 2025 relatif aman. Efisiensi baru akan terasa di 2026,” bebernya.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa Pemprov tetap berkomitmen melaksanakan penyertaan modal ke BUMD, dengan catatan seluruh mekanisme yang dipersyaratkan Banggar harus dipenuhi terlebih dahulu.
Menurut Sri, alasan pergeseran penyertaan modal ke 2026 karena adanya pergantian direksi di sejumlah BUMD penerima. “Kami ingin memastikan kajian teknis yang disiapkan direksi baru, apakah ada perubahan atau tetap sama dengan sebelumnya,” jelasnya.
Terkait rincian pembagian dana Rp50 miliar, Sri belum bersedia membeberkan detail. Namun, DPRD mengungkapkan tiga perusahaan daerah yang masuk daftar penerima, yakni PT Migas Mandiri Pratama, PT Kaltim Melati Bhakti Satya, dan PT Ketenagalistrikan Kaltim.
Sri menambahkan, kesepakatan final antara DPRD dan Pemprov terkait Ranperda APBD-P 2025 akan ditandatangani dalam waktu dekat. “Insyaallah akan dilakukan penandatanganan kesepakatan,” pungkasnya. (mrf/beb)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

