TKD Anjlok 49 Persen, Pemkot Samarinda Desak Kemenkeu Cairkan Sisa DBH Rp266,8 Miliar

SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah menghadapi tekanan fiskal serius setelah transfer dana dari pusat anjlok tajam. Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD) dari Kementerian Keuangan disebut mencapai sekitar 49 persen, membuat ruang fiskal kota nyaris menyempit.
Salah satu langkah darurat yang ditempuh adalah dengan mengupayakan pencairan sisa kurang bayar DBH Tahun Anggaran 2025 senilai Rp266,8 miliar. Upaya tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Andi Harun bersama jajarannya saat bertemu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru-baru ini.
Pengejaran DBH Kurang Bayar untuk "Napas Fiskal"
Permohonan resmi pencairan sisa DBH tersebut telah dikirimkan melalui surat bernomor 900.1.14.3/2224./300.03 tertanggal 7 Agustus 2025. Surat itu mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 29/MK/PK/2025, yang mencatat bahwa Samarinda masih memiliki hak atas sisa DBH ratusan miliar rupiah tersebut.
Bagi daerah, dana DBH menjadi penopang utama bagi berbagai program dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan publik.
“Kalau anggaran DBH ini cair, setidaknya ruang fiskal kita bisa bernapas sedikit. Karena hampir 30 persen dana daerah terserap untuk kegiatan mandatory dari pusat,” ujar Andi Harun.
Kritik Kebijakan Pusat dan Dampak ke Belanja Modal
Kebijakan pemangkasan TKD yang dilakukan pemerintah pusat dinilai perlu ditinjau ulang. Di daerah, pemotongan ekstrem seperti saat ini berisiko menghambat kegiatan pembangunan, terutama pada sektor belanja modal yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi lokal.
Data menunjukkan, berdasarkan RAPBN Tahun 2026, TKD Samarinda memang anjlok drastis dari Rp2,59 triliun (2025) menjadi hanya Rp1,36 triliun (2026).
“Kalau kebijakan pemotongan ini berlanjut, paling tidak jangan seekstrem sekarang. Supaya kegiatan daerah, terutama belanja modal, tetap bisa jalan,” tambah Andi Harun.
Rasio Kemandirian yang Menyesatkan dan Optimalisasi PAD
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda, Cahya Ernawan, mengakui penurunan TKD tersebut sangat signifikan. Ia menjelaskan bahwa kondisi ini berdampak langsung pada rasio kemandirian daerah. Secara statistik, rasio kemandirian Samarinda terlihat meningkat, namun hal ini menyesatkan.
“Rasio kemandirian kita memang naik, tapi karena TKD-nya turun, bukan karena PAD kita yang melonjak. Idealnya peningkatan itu karena pendapatan daerah naik, bukan karena dana pusat menyusut,” tegas Cahya.
Bapenda kini dituntut menggenjot PAD yang ditargetkan mencapai Rp1,13 triliun di akhir tahun, tanpa harus menambah beban masyarakat. Strateginya adalah memperkuat basis data pajak daerah.
“Jadi bukan ekstensifikasi, tapi optimalisasi. Kita gali potensi yang ada, bukan mencari-cari yang di luar kewenangan,” tuturnya.
Cahya menambahkan, penurunan TKD dan DBH otomatis menekan kemampuan belanja daerah, padahal Pemkot Samarinda tetap diwajibkan memenuhi belanja mandatory seperti pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen. “Kalau kewajiban itu harus dipenuhi sementara transfer turun, ruang fiskal kita jadi makin sempit. Sementara gaji dan tunjangan ASN tetap harus dibayar,” tutup Cahya. (hun/rin)
Data TKD Samarinda tahun 2026:
DTU: Rp1.040.066.006
DBH: Rp267.980.691
DAU: Rp772.085.315
DAU yang tidak ditentukan penggunaannya: Rp738.050.978
Pendanaan kelurahan: Rp11.800.000
Bidang pendidikan: Rp6.657.048
Bidang kesehatan: Rp15.577.289
DAK Non Fisik Rp321.718.630
Jumlah TKD Samarinda Tahun 2026: Rp 1.361.784.636
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

