Sidang Kasus Izin Tambang: Penasihat Hukum Dayang Donna Faroek Ajukan Eksepsi Terkait Kejelasan Peran Terdakwa

Sidang perkara dugaan suap izin pertambangan dengan terdakwa Dayang Donna Walfiaries Tania atau yang dikenal sebagai Dayang Donna Faroek kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Samarinda. Agenda persidangan yang berlangsung pada Kamis (5/2/2026) ini difokuskan pada pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa atas dakwaan yang sebelumnya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam persidangan yang berjalan selama sekitar satu jam tersebut, tim hukum terdakwa secara rinci memaparkan sejumlah poin yang dianggap menjadi kelemahan dalam surat dakwaan jaksa.
Hendrik Kusniato, selaku ketua tim penasihat hukum terdakwa, menyatakan bahwa dakwaan jaksa dinilai tidak menguraikan unsur-unsur pidana secara lengkap dan jelas. Salah satu keberatan utama yang disampaikan adalah mengenai rincian peran terdakwa dalam perkara tersebut. Menurut pihak kuasa hukum, jaksa belum menjelaskan secara mendalam bagaimana bentuk kerja sama, perintah, maupun kesepakatan yang mendasari keterlibatan klien mereka dalam kasus ini. Hal ini dianggap krusial karena menyangkut unsur penyertaan dalam pasal yang didakwakan.
Selain itu, tim penasihat hukum menyoroti narasi dalam dakwaan yang menyebutkan peran almarhum Awang Faroek Ishak selaku Gubernur Kalimantan Timur pada masa itu. Jaksa menyatakan bahwa gubernur memiliki kewenangan dalam menyusun peraturan teknis di bidang pertambangan, namun klaim ini dibantah oleh penasihat hukum terdakwa. Hendrik menegaskan bahwa secara administratif, kewenangan penyusunan peraturan teknis berada pada instansi atau dinas teknis terkait, bukan secara langsung pada jabatan gubernur. Poin ini menjadi salah satu dasar keberatan yang dimohonkan untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim.
Keberatan lain yang diajukan berkaitan dengan penerapan pasal gratifikasi serta kejelasan alur penerimaan dana. Pihak terdakwa menilai jaksa belum merinci mekanisme penyerahan uang, asal-usul, maupun bentuk dana yang disebutkan dalam dakwaan. Dengan tidak adanya uraian yang detail mengenai alur uang tersebut, penasihat hukum meminta majelis hakim untuk menguji kembali keabsahan surat dakwaan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
Atas pembacaan nota keberatan tersebut, majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan. Sidang rencananya akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap eksepsi yang telah diajukan. Proses persidangan ini terus mendapatkan perhatian publik mengingat posisi terdakwa dan keterkaitan perkara dengan sektor pertambangan di wilayah Kalimantan Timur.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

