Kebijakan Pemprov Kaltim Redistribusi PBPU/BP, Korbankan Rakyat Kurang Mampu, Andi Harun Protes Keras

PROKAL.CO — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berencana melakukan pengembalian atau redistribusi kepesertaan dan pelayanan kesehatan segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai domisili peserta.
Dengan demikian kepesertaan jaminan kesehatan nasionan (JKN) segmen PBPU dan BP akan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Kebijakan tersebut mencakup empat daerah dengan jumlah peserta terbesar, yakni Kota Samarinda sebanyak 49.742 jiwa, Kabupaten Kutai Timur 24.680 jiwa, Kabupaten Kutai Kartanegara 4.647 jiwa, dan Kabupaten Berau 4.194 jiwa.
Menanggapi rencana tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan keberatan dan menolak pemberlakuan kebijakan tersebut. Sebab pengalihan beban fiskal yang dilakukan setelah penetapan/pengesahan APBD Kabupaten/Kota adalah jelas pembebanan dan tindakan yang tidak adil yang akan mengakibatkan 49.742 jiwa warga Kota Samarinda menjadi korban dari kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Andi Harun, kebijakan redistribusi tersebut ditetapkan secara sepihak tanpa melalui proses koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah daerah. “Pemerintah Kota Samarinda menilai kebijakan ini disampaikan tanpa mekanisme koordinasi maupun persetujuan bersama, sehingga tidak dapat kami terima dalam kondisi saat ini,” ujarnya.
Pengalihan Beban Fiskal
Ia juga menilai bahwa kebijakan tersebut pada dasarnya bukan sekadar redistribusi, melainkan pengalihan beban fiskal dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, pengalihan beban itu dilakukan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan, sehingga dinilai tidak adil dan berpotensi membebani keuangan daerah.
“Sebanyak 49.742 warga Kota Samarinda berpotensi terdampak dari kebijakan ini jika diterapkan tanpa kesiapan fiskal,” katanya. Lebih lanjut, Andi Harun menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk penugasan tanpa dukungan anggaran atau unfunded mandate. Ia menilai tidak ada kejelasan terkait skema pendanaan maupun mekanisme transisi yang memadai.
Padahal, lanjut dia, data kepesertaan PBPU dan BP selama ini merupakan kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sejak 2019.
"49 ribu yang dikembalikan oleh Provinsi, itu bukan kemauannya pemrintah kota untuk dibiayai oleh pmerintah provinsi, tapi atas permintaan pemerintah provinsi melalui Pergub Nomor 52 Tahun 2019 dan Pergub nomor 25 tanhun 2025" tegas Andi Harun.
Dampak terhadap Tata Kelola Keuangan
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




