Polda Kaltim Tegaskan Netralitas, Pengamanan Aksi 21 April Dipastikan Humanis

 
BALIKPAPAN – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur menyatakan komitmennya untuk tetap netral dan profesional dalam mengawal rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh Aliansi Masyarakat Kaltim pada 21 April 2026 mendatang. Pihak kepolisian menegaskan tidak memiliki konflik kepentingan dan akan memberikan pelayanan pengamanan secara proporsional sesuai dengan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat.

Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yuliyanto, menegaskan bahwa kepolisian memiliki kewajiban konstitusional untuk mengamankan setiap aspirasi masyarakat di muka umum tanpa memandang latar belakang kelompoknya. “Setiap kegiatan penyampaian pendapat wajib kami layani dengan baik, siapapun yang terlibat,” ujar Yuliyanto saat memberikan keterangan di Balikpapan, Kamis (16/4/2026).

Isu mengenai keterlibatan oknum anggota Bhayangkari dalam rencana aksi tersebut juga turut ditanggapi oleh pihak kepolisian. Yuliyanto menjelaskan bahwa secara regulasi, tidak ada larangan bagi anggota Bhayangkari untuk beraktivitas di ruang publik atau terlibat dalam dinamika sosial-politik. Ia mencontohkan bahwa banyak anggota Bhayangkari yang telah berkiprah di dunia politik sebagai kepala daerah maupun anggota legislatif.

Meskipun terdapat keterlibatan personal tertentu, Polda Kaltim menjamin hal tersebut tidak akan memengaruhi integritas aparat dalam menjaga ketertiban umum. Fokus utama petugas di lapangan nantinya adalah memastikan aksi berjalan sesuai koridor hukum tanpa mengganggu kenyamanan warga lainnya. “Kami pastikan pelayanan dilakukan secara proporsional. Tidak ada konflik kepentingan,” tegas Yuliyanto kembali.

Dalam skema pengamanan nanti, kepolisian akan memposisikan diri sebagai fasilitator agar dialog dan penyampaian aspirasi berjalan tertib. Yuliyanto mengharapkan kerja sama dari para peserta aksi agar tetap menjaga kedamaian selama kegiatan berlangsung. “Kami pastikan pengamanan tetap dijalankan secara profesional untuk menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi,” pungkasnya. (*)