Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Vonis Bebas Misran Toni Dinilai Bukti Rekayasa Kasus, Tim Advokasi Desak Usut Pelaku Sebenarnya

M
Penulis: Muhamad Yamin❯
Fathul Huda Wiyashadi dari LBH Samarinda bersama aktivis Jatam Kaltim saat jumpa pers terkait putusan PN Tanah Grogot yang vonis bebas Misran Toni
Fathul Huda Wiyashadi dari LBH Samarinda bersama aktivis Jatam Kaltim saat jumpa pers terkait putusan PN Tanah Grogot yang vonis bebas Misran Toni

Advertisement

PROKAL.CO, SAMARINDA – Tim Advokasi Lawan Rekayasa Kasus (TALRK) Muara Kate menilai vonis bebas terhadap Misran Toni oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai bukti kuat adanya rekayasa kasus. Putusan itu sekaligus disebut mencerminkan kegagalan aparat penegak hukum dalam mengungkap pelaku pembunuhan yang sebenarnya.

Juru bicara Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Windi Pranata, bersama Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda, Fathul Huda Wiyashadi, menyampaikan sikap tersebut dalam rilis pers tertanggal 16 April 2026.

“Putusan bebas ini menegaskan sejak awal bahwa Misran Toni adalah korban rekayasa kasus, bukan pelaku pembunuhan,” kata Windi dalam keterangan tertulis.

Advertisement

Majelis hakim sebelumnya menyatakan Misran Toni tidak terbukti melakukan pembunuhan maupun penganiayaan berat yang menyebabkan tewasnya Rusel Totin. Dalam pertimbangannya, hakim menilai alat bukti dan keterangan saksi tidak cukup membuktikan dakwaan jaksa.

Tim advokasi menyoroti sejumlah kejanggalan yang terungkap di persidangan. Di antaranya, keterangan saksi yang saling bertentangan, tidak dihadirkannya barang bukti senjata tajam, hingga kesaksian yang dinilai tidak logis.

Menurut Fathul, fakta-fakta tersebut menunjukkan lemahnya konstruksi perkara yang dibangun penyidik dan jaksa penuntut umum. “Sejak awal proses hukum berjalan, kami melihat ada upaya memaksakan perkara dengan bukti yang tidak memadai,” ujarnya.

Advertisement

Lebih jauh, tim advokasi menilai penetapan Misran Toni sebagai tersangka berkaitan dengan posisinya sebagai tokoh masyarakat adat Dayak Deah yang aktif menolak aktivitas hauling batubara oleh PT Mantimin Coal Mining (MCM) di wilayah Muara Kate dan Batu Kajang.

Mereka menyebut konflik tersebut telah berlangsung lama dan berkaitan dengan penggunaan jalan umum untuk angkutan tambang yang dinilai membahayakan warga. Dalam rilisnya, tim advokasi juga mengungkap bahwa aktivitas hauling disebut telah menelan korban jiwa.

“Rekayasa kasus ini tidak hanya untuk mengaburkan pelaku sebenarnya, tetapi juga diduga untuk membungkam perlawanan warga terhadap aktivitas tambang,” kata Windi.

Selain itu, tim advokasi menuding adanya dugaan pelanggaran prosedur selama proses penyidikan. Mereka mengklaim terdapat upaya memengaruhi saksi, hingga ketidaklengkapan berkas perkara yang menyulitkan tim pembela.
Terkait putusan bebas tersebut, tim advokasi mengkritik sikap aparat yang mempertimbangkan langkah kasasi. 

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer