Mengurai Fragmentasi Habitat, Kaltim Siapkan Areal Preservasi Orangutan Pertama di Indonesia

PROKAL.CO, SAMARINDA - Upaya menyelamatkan populasi orangutan di Kalimantan Timur memasuki babak baru. Pemerintah bersama akademisi, lembaga konservasi, dan pelaku usaha sepakat mendorong pembentukan Areal Preservasi Habitat Orangutan di Lanskap Keraitan, Kabupaten Kutai Timur, sebagai strategi menghadapi tingginya konflik antara manusia dan satwa akibat fragmentasi habitat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Konsultasi Publik Usulan Peta Indikatif Areal Preservasi Habitat Orangutan Lanskap Keraitan yang digelar di Samarinda, Jumat (12/6/2026). Forum tersebut mempertemukan Kementerian Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur, akademisi, organisasi konservasi, serta perusahaan tambang, kehutanan, dan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kutai Timur.
Kepala BKSDA Kaltim, Ari Wibawanto, mengatakan Lanskap Keraitan menjadi salah satu kawasan terpenting bagi keberlangsungan Orangutan Morio (Pongo pygmaeus morio) di Kalimantan Timur. Kawasan seluas sekitar 560 ribu hektare itu merupakan bagian dari Lanskap Kutai yang membentang dari Sungai Mahakam hingga Sungai Kelay di Kabupaten Berau. "Landscape Keraitan merupakan salah satu wilayah dengan populasi orangutan terbanyak. Dari data konflik yang kami miliki, hampir 70 persen kasus konflik orangutan di Kalimantan Timur terjadi di kawasan ini," kata Ari.
Menurutnya, tingginya interaksi negatif antara manusia dan orangutan tidak terlepas dari kondisi lanskap yang telah terbagi ke dalam berbagai penggunaan lahan, mulai dari pertambangan, perkebunan sawit, hutan tanaman industri, hutan produksi, hingga kawasan permukiman.
Karena itu, BKSDA bersama para mitra konservasi berinisiatif membentuk Forum Konservasi Orangutan Terpadu Lanskap Keraitan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk merancang model pembangunan yang tetap memperhatikan keberlangsungan habitat satwa liar.
"Kami ingin pembangunan tetap berjalan, tetapi isu lingkungan juga mendapat perhatian. Ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati," ujarnya. Founder Conservation Action Network (CAN), Paulinus Kristanto, menilai pendekatan konservasi berbasis bentang alam menjadi kebutuhan mendesak karena sebagian besar habitat satwa terancam punah berada di luar kawasan konservasi formal.
Ia mengungkapkan, sekitar 80 persen keanekaragaman hayati penting di Indonesia berada di luar kawasan konservasi. Khusus orangutan, sebanyak 76 hingga 78 persen populasinya hidup di luar kawasan yang dilindungi negara.
"Di Indonesia ada sekitar 14 juta hektare habitat orangutan. Hanya 24 persen yang berada di kawasan konservasi, sementara 76 persen lainnya berada di luar kawasan yang dilindungi. Karena itu masa depan konservasi harus berbasis lanskap, bukan hanya mengandalkan kawasan konservasi formal," kata Paulinus.
Menurutnya, tanpa intervensi bersama, habitat yang terfragmentasi akan semakin memperbesar risiko isolasi populasi. Kondisi itu menyebabkan orangutan kerap muncul di jalan hauling, kawasan permukiman, hingga area operasional perusahaan karena kehilangan koridor alami untuk bergerak dan mencari pakan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




