Andi Harun Bantah Isu Pemkot Tak Mampu Bayar Listrik Lampu Jembatan Mahkota II: Kabel Dicuri, Pelaku Sudah Ditangkap

PROKAL.CO, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun membantah pernyataan yang menyebut lampu penerangan di Jembatan Achmad Amins atau Mahkota II padam karena Pemerintah Kota Samarinda tidak mampu membayar biaya listrik. Menurut dia, penyebab padamnya lampu tersebut adalah pencurian kabel jaringan penerangan jalan.

Klarifikasi itu disampaikan Andi Harun menanggapi pernyataan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud yang sebelumnya menyebut Pemkot Samarinda tidak sanggup membayar lampu penerangan jembatan.

"Saya tidak tahu siapa yang memberi informasi kepada beliau. Saya yakin Pak Gubernur tidak salah, mungkin ada yang memberikan informasi yang keliru. Masa lampu dibilang tidak mampu bayar, maaf ya, itu bukan persoalannya," kata Andi Harun berpidato membuka Job Fair 2026 di Samarinda Square, Kamis 23 Juli 2026.

Ia menjelaskan, kabel instalasi lampu penerangan di Jembatan Achmad Amins telah dicuri. Kasus serupa, menurut dia, juga terjadi pada jaringan lampu penerangan jalan umum (LPJU) dari kawasan Pasar Segiri hingga Jalan Pahlawan. "Kabelnya dicuri. Bahkan kabel yang ditanam hingga kedalaman sekitar satu meter juga digali dan diambil," ujarnya.

Andi mengungkapkan, para pelaku pencurian menggunakan modus dengan mengenakan seragam yang menyerupai petugas PLN maupun Telkom IndiHome sehingga tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat maupun pengguna jalan.

"Saya sudah sampaikan kepada pimpinan PLN dan Telkom. Para pelaku memakai pakaian seperti petugas resmi. Orang yang lewat mengira mereka sedang bekerja, padahal ternyata mereka maling," katanya. Menurut Andi, seluruh pelaku pencurian kabel tersebut telah berhasil ditangkap oleh jajaran Polresta Samarinda.

Ia menyampaikan apresiasi kepada kepolisian karena berhasil mengungkap kasus pencurian kabel, baik di kawasan Jembatan Achmad Amins maupun di Jalan Pahlawan. "Orangnya sudah ditangkap semua. Hanya saja kabelnya sudah lebih dulu dijual sehingga tidak bisa langsung dipasang kembali," ujarnya.

Meski pelaku telah diamankan, penggantian kabel tidak dapat dilakukan secara langsung. Andi menjelaskan, karena aset tersebut merupakan barang yang diadakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengadaan kabel pengganti harus melalui mekanisme penganggaran dan persetujuan DPRD Samarinda.

"Karena kabel itu dibeli menggunakan APBD, ketika hilang lalu harus diganti, prosesnya harus menunggu mekanisme anggaran dan persetujuan DPRD," katanya. Andi meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai kondisi keuangan Pemerintah Kota Samarinda. "Jangan disebarkan dulu hoaks bahwa Pemkot Samarinda tidak mampu membayar lampu. Itu tidak benar," tegasnya.

Ia mengakui Pemerintah Kota Samarinda memang masih memiliki utang daerah, tetapi menurutnya hal tersebut berkaitan dengan pembiayaan pembangunan yang sedang berjalan.