APBD Samarinda 2027 Diproyeksi Rp 3,3 Triliun, Wali Kota Andi Harun Perketat Evaluasi OPD Tiap Triwulan

SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 berada di kisaran Rp 3,3 triliun. Anggaran ini disusun secara realistis dan penuh kehati-hatian demi menjaga efisiensi fiskal serta mencegah terulangnya defisit dan utang akibat target penerimaan yang berlebihan.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa prinsip efisiensi akan terus berlanjut. Kebijakan ini diambil lantaran Pemkot Samarinda enggan memasang target pendapatan yang terlalu optimistis tanpa memperhitungkan potensi penerimaan riil, terutama skenario penyaluran dari pemerintah pusat.

"Kemungkinan APBD kita tahun 2027 belum terlalu banyak mengalami perubahan. Artinya, prinsip-prinsip efisiensi masih akan berlanjut," ujar Andi Harun. "Kita masih menyusun APBD dengan rencana yang tidak terlalu optimistis. Bahaya kalau kita terlalu optimistis. Kita targetkan pendapatan dari pusat sekian, ternyata ada lagi skenario kurang salur. Ujung-ujungnya seperti terulang lagi 2025, berutang lagi."

Lebih lanjut, Pemkot Samarinda juga enggan membebankan peningkatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara ugal-ugalan kepada warga demi mengejar target angka semata.

"PAD memang kewenangan daerah, tetapi dibatasi undang-undang. Kalau kita kencangkan, misalnya sektor PBB, tanpa memperhitungkan daya beli masyarakat, itu kurang fair. Lebih bijaksana kita yang menghemat. Laju belanja harus direm. Kita dahulukan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Untuk memastikan anggaran bekerja optimal, Pemkot Samarinda mengubah pola evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari tahunan menjadi setiap triwulan. Setiap program yang diusulkan OPD wajib memiliki indikator dan sasaran masalah yang jelas—mulai dari penurunan angka kemiskinan, perbaikan infrastruktur jalan, pasokan air bersih, hingga penguatan UMKM.

"Kita beri parameter. Pertama, nama programnya. Kedua, komitmen dari program itu, persoalan apa yang diselesaikan. Jadi berbasis masalah. Belanjanya harus tepat sasaran," pungkas Andi Harun. (*)