Kuasa Hukum Terdakwa PT JMB Group Ajukan Eksepsi, Persoalkan Dakwaan hingga Daluwarsa Penuntutan

PROKAL.CO, SAMARINDA — Sidang perdana perkara dugaan korupsi penerimaan negara atas pemanfaatan barang milik negara Kementerian Transmigrasi dalam aktivitas pertambangan kelompok usaha PT JMB Group di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Samarinda, Selasa (28/7/2026), diwarnai pengajuan eksepsi oleh dua terdakwa dari kalangan swasta, Budiono Tanbun dan Ginarsa Tandinegara.
Melalui tim kuasa hukumnya, kedua terdakwa meminta majelis hakim menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Namun, alasan yang diajukan masing-masing berbeda.
Kuasa hukum Ginarsa Tandinegara, Sabri Noor Rahman, menilai dakwaan jaksa keliru karena menempatkan kliennya sebagai pihak yang bertanggung jawab secara pribadi atas dugaan kerugian negara yang disebut mencapai sekitar Rp 6,85 triliun.
Menurut Sabri, aktivitas pertambangan yang menjadi objek perkara dilakukan oleh badan hukum atau korporasi, bukan oleh individu. Karena itu, pertanggungjawaban pidana semestinya diarahkan kepada perusahaan apabila memang terdapat dugaan pelanggaran.
"PT JMB Group merupakan perseroan yang memiliki izin resmi dari negara. Perusahaan memiliki izin usaha pertambangan (IUP), dokumen lingkungan, membayar royalti, dan memenuhi kewajiban perpajakan. Yang menjadi terdakwa adalah direktur sebagai pekerja profesional, bukan pemilik perusahaan," kata Sabri usai persidangan.
Ia juga menilai persoalan yang berkaitan dengan dugaan tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan dengan area penggunaan lain (APL) merupakan sengketa keperdataan, bukan tindak pidana korupsi. Menurut dia, sebelum melakukan kegiatan penambangan, perusahaan telah melakukan pembebasan lahan dari masyarakat yang menguasai kawasan tersebut.
Sabri mempertanyakan dasar perhitungan kerugian negara yang didalilkan jaksa. Menurut dia, apabila negara selama ini menerima royalti dan tidak pernah mencabut izin usaha pertambangan perusahaan, maka sulit menyimpulkan seluruh aktivitas pertambangan tersebut sebagai kegiatan ilegal.
"Kalau memang dianggap seluruh kegiatan itu ilegal, seharusnya pihak yang menerima royalti juga menjadi bagian yang diperiksa. Selama izin perusahaan tidak pernah dibatalkan oleh negara, lalu perusahaan tetap membayar kewajiban kepada negara, kemudian direksinya dipidana, menurut kami konstruksi hukumnya menjadi tidak tepat," ujarnya.
Ia juga berpendapat tidak terdapat uraian dalam dakwaan yang menunjukkan adanya keuntungan pribadi ataupun perintah pribadi dari Ginarsa. Seluruh aktivitas yang dipersoalkan, kata Sabri, dilakukan dalam kapasitas jabatan sebagai pengurus perusahaan.
Sementara itu, kuasa hukum Budiono Tanbun, Andi Simangunsong, mengajukan eksepsi dengan dasar daluwarsa penuntutan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




