Andi Harun: Perjuangan Tambahan TKD Harus Bertumpu pada Kajian Akademik, Bukan Narasi Politik

PROKAL.CO, SAMARINDA— Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan perjuangan pemerintah daerah untuk memperoleh tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat harus dibangun di atas kajian akademik dan dokumen teknokratik, bukan sekadar narasi politik. Menurutnya, argumentasi berbasis data akan lebih efektif menunjukkan kebutuhan riil daerah sekaligus manfaat yang akan diterima masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Andi Harun usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Bapperida Kaltim di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Senin (3/8/2026).

Rakor dipimpin Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, didampingi Wakil Gubernur Seno Aji dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni. Forum tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur untuk menyamakan langkah menghadapi tantangan fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.

Menurut Andi, salah satu kesepakatan yang perlu dirumuskan dalam rakor adalah kebijakan bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam memperjuangkan tambahan TKD kepada pemerintah pusat. Namun, upaya tersebut harus dilengkapi naskah akademik yang mampu menjelaskan secara objektif alasan kebutuhan tambahan dana.

"Kita perlu menghadirkan potret yang jelas mengapa daerah membutuhkan tambahan TKD. Bukan semata-mata agar APBD menjadi lebih besar, tetapi karena ada manfaat yang ingin dicapai bagi masyarakat. Kalau dukungan fiskal itu tidak tersedia, maka pencapaian manfaat pembangunan juga akan terhambat," kata Andi.

Ia menilai pendekatan berbasis data dan kajian ilmiah jauh lebih tepat dibanding membangun opini politik di ruang publik. Sebab, pemerintah pusat akan lebih mudah menerima usulan apabila didukung argumentasi teknokratik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Andi menegaskan dirinya siap ikut memperjuangkan peningkatan TKD apabila langkah tersebut didasarkan pada dokumen akademik yang kuat. Sebaliknya, ia tidak sepakat apabila perjuangan dilakukan melalui narasi yang bernuansa konfrontatif terhadap pemerintah pusat.

"Kalau menggunakan narasi perlawanan, menurut saya tidak bijaksana. Kita ini satu pemerintahan, dari pusat sampai daerah. Yang harus dibangun adalah argumentasi teknokratik, bukan narasi politik," ujarnya.

Menurut Andi, pemerintah pusat juga memiliki mekanisme untuk menguji setiap klaim daerah yang menyatakan kekurangan anggaran. Karena itu, setiap pemerintah daerah harus mampu menunjukkan bahwa APBD telah dikelola secara efektif dengan mengutamakan belanja prioritas dan pelayanan publik.