Oleh: Irma Yuliani, S.E.,M.Si
(Pembina Galeri Investasi dan KSPM UINSI, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Pergantian Menteri Keuangan yang berlangsung pada 14 September 2026 menutup satu babak singkat namun padat dalam sejarah pengelolaan fiskal Indonesia. Purbaya Yudhi Sadewa mengakhiri masa jabatannya sebagai Bendahara Negara setelah 1 tahun 6 harii atau 371 hari memimpin Kementerian Keuangan, menyerahkan tongkat estafet kepada Suahasil Nazara. Meski relatif singkat dibandingkan periode menteri-menteri sebelumnya, masa pengabdian Purbaya layak dicatat sebagai periode yang berani mengambil arah kebijakan yang berbeda demi mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor riil.
Latar Belakang yang Tidak Biasa
Purbaya bukan sosok baru di republik ini, meski jalur kariernya terbilang unik untuk ukuran seorang Menteri Keuangan. Lulusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung ini melanjutkan studi doktoral di bidang ekonomi di Purdue University, Amerika Serikat kombinasi latar belakang teknik dan ekonomi yang jarang dimiliki pejabat fiskal. Sebelum dipercaya Presiden Prabowo Subianto menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada 8 September 2025, Purbaya telah malang melintang di sektor swasta maupun pemerintahan, termasuk sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 2020. Rekam jejak inilah yang membekalinya dengan pemahaman mendalam tentang mekanisme pasar keuangan dan sektor perbankan.
Keberanian Mengambil Langkah Non-Konvensional
Kebijakan paling menonjol selama masa jabatan Purbaya adalah penempatan dana pemerintah senilai Rp200 triliun di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Langkah ini diambil dengan tujuan spesifik: mendorong likuiditas perbankan agar penyaluran kredit ke sektor riil dapat tumbuh hingga dua digit. Ini adalah pendekatan yang berbeda dari kebiasaan fiskal yang lebih konservatif, dan mencerminkan keberanian seorang teknokrat yang tidak ragu menempuh jalan yang tidak populer demi hasil yang ia yakini akan mendorong roda perekonomian nasional.
Di luar kebijakan penempatan dana tersebut, masa kepemimpinan Purbaya juga diwarnai oleh penataan penerimaan negara yang lebih ketat serta dorongan efisiensi anggaran pemerintah dua agenda yang kerap menjadi pekerjaan rumah lintas generasi pejabat fiskal, namun jarang dieksekusi dengan pendekatan yang lugas.Purbaya merupakan salah satu menteri yang banyak mendapat dukungan dan apresiasi dari rakyat Indonesia karna dianggap mendukung reformasi birokrasi Presiden Prabowo dan mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia terhadap Indonesia melalui data dan kinerja yang transparan dan akuntabel.
Jejak pada Pertumbuhan Ekonomi
Kebijakan penguatan likuiditas perbankan yang digagas Purbaya tidak berhenti pada angka Rp200 triliun di awal. Ketika data konsumsi sempat melambat pada semester pertama 2026, ia menambah suntikan likuiditas hingga dana pemerintah yang digelontorkan ke sistem perbankan mencapai Rp400 triliun sebuah langkah agresif yang mencerminkan keyakinannya bahwa mesin pertumbuhan harus terus dijaga tetap menyala. Hasilnya cukup terasa: pertumbuhan kredit perbankan nasional tercatat naik dari 12,67 persen (year on year) pada Juni 2026 menjadi 13,58 persen pada Juli 2026, dengan kredit investasi. indikator penting bagi ekspansi dunia usaha tumbuh paling tinggi di antara jenis kredit lainnya. Perekonomian nasional pada semester I-2026 pun tumbuh solid di kisaran 5,45 persen, ditopang permintaan domestik dan investasi yang menguat.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
