Andi Harun Tak Ingin Samarinda Kembali Berutang, APBD 2027 Disusun Lebih Realistis

PROKAL.CO, SAMARINDA — Pemerintah Kota Samarinda akan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 secara lebih moderat dan hati-hati. Kebijakan itu ditempuh untuk menyesuaikan kemampuan belanja daerah dengan kondisi fiskal, terutama di tengah kebijakan efisiensi transfer ke daerah.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2027 selanjutnya akan dilakukan bersama Badan Anggaran DPRD Kota Samarinda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Pernyataan itu disampaikan Andi Harun seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda Masa Persidangan III Tahun 2026 bersama Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri, Senin (21/9/2026) malam.
Rapat paripurna tersebut mengagendakan penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat yang sama, Pemkot Samarinda menyampaikan Raperda tentang APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan RAPBD 2027.
Menurut Andi Harun, angka-angka dalam RAPBD 2027 masih memungkinkan mengalami perubahan selama proses pembahasan bersama DPRD. "Nota ini pasti akan mengalami dinamika selama pembahasan di DPRD," kata Andi Harun. Ia mengatakan, pemerintah bersama DPRD akan menajamkan kembali alokasi belanja, terutama untuk program-program prioritas daerah. Penajaman tersebut diperlukan agar rencana belanja tidak melampaui kemampuan fiskal daerah.
Kondisi itu menjadi penting karena pemerintah daerah menghadapi kebijakan efisiensi transfer ke daerah (TKD). Karena itu, penyusunan APBD 2027 harus memperhitungkan kemungkinan perubahan pendapatan, terutama yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
"Kita harus cermat betul karena APBD kita mengalami efisiensi. Jangan sampai penyusunan rencana terlalu optimistis karena situasi dan dinamika ekonomi tidak bisa kita prediksi," ujarnya.
Andi Harun mengatakan, Pemkot Samarinda tetap berupaya memastikan program-program penting dan strategis daerah memperoleh alokasi anggaran. Namun, kebutuhan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah. Ia memperkirakan kondisi APBD Samarinda pada 2027 relatif tidak jauh berbeda dengan tahun berjalan. Karena itu, pemerintah tidak ingin menetapkan target pendapatan secara berlebihan yang kemudian tidak tercapai.
"Kita berharap semua program penting dan strategis daerah bisa teralokasi. Tapi kita juga harus realistis melihat kondisi APBD kita yang mungkin relatif akan sama pada tahun ini dan tahun depan," katanya. Andi Harun menyebut pengalaman penyusunan anggaran pada 2025 menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah. Saat itu, menurut dia, perencanaan pendapatan yang terlalu optimistis berujung pada kebutuhan pembiayaan melalui utang karena sebagian penerimaan yang diproyeksikan tidak terealisasi sesuai rencana.
Ia menegaskan, kondisi tersebut bukan disebabkan kegagalan tata kelola, melainkan karena estimasi penerimaan tidak terealisasi sebagaimana yang direncanakan. "Lebih baik kita menyusun rencana yang moderat, tetapi kemudian APBD-nya sehat," ujarnya.
Pendapatan Lebih Tinggi Bisa Masuk APBD Perubahan
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




