Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Castro Tolak Normalisasi Aksi Pemaksaan dan Blokade Kampus Unmul

M
Penulis: Muhamad Yamin❯
Herdiansyah Hamzah
Herdiansyah Hamzah

Advertisement

PROKAL.CO., SAMARINDA — Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah, mengkritik mekanisme pemilihan rektor yang memberikan porsi 35 persen suara kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Menurut dia, mekanisme tersebut berpotensi menjadi instrumen kekuasaan untuk mengendalikan perguruan tinggi.

Herdiansyah, yang akrab disapa Castro, menilai kritik terhadap porsi suara menteri dalam pemilihan Rektor Unmul seharusnya disampaikan secara konsisten, bukan hanya ketika kandidat tertentu mengalami kekalahan.

Ia menyoroti sikap sejumlah pihak yang baru mempersoalkan komposisi suara menteri setelah hasil pemilihan rektor tidak sesuai dengan kepentingan mereka.

Advertisement

"Saya berbeda dengan mereka yang saat ini tiba-tiba kebakaran jenggot mengkritik 35 persen suara menteri dalam pemilihan rektor Unmul. Mereka cenderung cherry picking, mengkritik hanya karena calonnya kalah. Sementara, di saat menang, mereka diam membisu," kata Herdiansyah dalam pernyataannya, Kamis (1/10/2026).

Herdiansyah menegaskan, kritik terhadap porsi suara menteri tersebut bukan hal baru baginya. Ia mengaku telah lama mempersoalkan mekanisme itu karena dinilai membuka ruang bagi intervensi kekuasaan terhadap otonomi perguruan tinggi.

Menurut dia, pemberian porsi suara kepada menteri berpotensi menciptakan hubungan timbal balik antara kekuasaan dan pimpinan perguruan tinggi yang terpilih. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi independensi kampus dalam menjalankan fungsi akademik.

Advertisement

"Logikanya sederhana, no free lunch. Suara 35 persen itu akan ditukar dengan kepatuhan pada kekuasaan. Sampai kapan pun saya akan konsisten mengkritik soal ini, terlepas siapa pun calon dan pemenangnya," ujar Herdiansyah.

Selain menyoroti mekanisme pemilihan rektor, Herdiansyah juga mengecam aksi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menggelar demonstrasi hingga menutup akses masuk kampus Unmul pada Kamis.

Ia menilai tindakan memblokade jalan masuk dan memaksa aktivitas kampus terhenti merupakan bentuk tekanan terhadap institusi pendidikan yang tidak dapat dibenarkan. Menurut dia, penyampaian aspirasi semestinya tidak dilakukan dengan cara yang menghambat kegiatan akademik maupun akses masyarakat ke lingkungan kampus.

Herdiansyah menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk premanisme yang tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dalam kehidupan demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat.

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pusdiksi FH Unmul Soroti Pengabaian Hak Konstitusional

Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pusdiksi FH Unmul Soroti Pengabaian Hak Konstitusional

Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pusdiksi FH Unmul Soroti Pengabaian Hak Konstitusional Warga Negara

SPK Unmul Sanggah Penangguhan Pencatatan, Desak Disnaker Samarinda Terbitkan Legalitas

SPK Unmul Sanggah Penangguhan Pencatatan, Desak Disnaker Samarinda Terbitkan Legalitas

SPK Unmul Sanggah Penangguhan Pencatatan, Desak Disnaker Samarinda Terbitkan Legalitas PROKAL.CO, SAMARINDA — Serikat Pekerja Kampus Univer

PMII Laporkan Rektor Unmul Terpilih ke Senat atas Dugaan Maladministrasi

PMII Laporkan Rektor Unmul Terpilih ke Senat atas Dugaan Maladministrasi

SAMARINDA — Gelombang dinamika pasca-Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Mulawarman (Unmul) periode 2026–2030 kian memanas. Pengurus Perge

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer