Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sikapi Pemilihan Rektor Unmul, SPK Desak Revisi Hak Suara Kementerian demi Otonomi Kampus

R
Penulis: Redaksi Prokal❯
Kampus Unmul
Kampus Unmul

Advertisement

 

SAMARINDA – Serikat Pekerja Kampus (SPK) Universitas Mulawarman (Unmul) merilis pernyataan sikap tegas pasca-pemilihan Rektor Unmul dan aksi pemblokadean kampus oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) di Samarinda, Kalimantan Timur.

SPK Unmul menyoroti dua isu utama yang dinilai mengancam independensi dan keamanan ruang akademik: dominasi hak suara kementerian dalam pemilihan rektor serta aksi tekanan massa yang mengganggu aktivitas kampus.

Advertisement

Tolak Hak Suara Menteri 35 Persen, Siap Tempuh Jalur Hukum

SPK Unmul secara konsisten menolak ketentuan hak suara Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebesar 35 persen dalam pemilihan rektor. Mekanisme ini dinilai membuka celah kooptasi kekuasaan, memicu politik balas budi, serta menggerus otonomi keilmuan dan kebebasan akademik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pengurus SPK Unmul menegaskan bahwa penolakan ini berfokus pada perbaikan sistem, bukan pada personal rektor terpilih. Untuk mendorong revisi aturan demi menjaga independensi perguruan tinggi di masa mendatang, SPK Unmul menyatakan siap mengawal persoalan ini melalui jalur hukum, termasuk mengajukan uji materi (judicial review) peraturan di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung.

Advertisement

Kecam Pemblokadean Kampus oleh Ormas

Selain masalah tata kelola pemilihan rektor, SPK Unmul mengecam keras aksi pemblokadean akses kampus oleh ormas pasca-pemilihan. Penutupan paksa tersebut dinilai melanggar hak konstitusional sivitas akademika untuk belajar, mengajar, serta bekerja secara aman dan layak sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

SPK Unmul mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan menjamin keamanan kawasan kampus dan memastikan tindakan pemaksaan oleh massa tidak dinormalisasi. Perbedaan pendapat atau aspirasi dinilai harus diselesaikan melalui dialog dan koridor hukum, bukan intimidasi fisik.

Empat Mandat Prioritas untuk Rektor Terpilih

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pusdiksi FH Unmul Soroti Pengabaian Hak Konstitusional

Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pusdiksi FH Unmul Soroti Pengabaian Hak Konstitusional

Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pusdiksi FH Unmul Soroti Pengabaian Hak Konstitusional Warga Negara

SPK Unmul Sanggah Penangguhan Pencatatan, Desak Disnaker Samarinda Terbitkan Legalitas

SPK Unmul Sanggah Penangguhan Pencatatan, Desak Disnaker Samarinda Terbitkan Legalitas

SPK Unmul Sanggah Penangguhan Pencatatan, Desak Disnaker Samarinda Terbitkan Legalitas PROKAL.CO, SAMARINDA — Serikat Pekerja Kampus Univer

PMII Laporkan Rektor Unmul Terpilih ke Senat atas Dugaan Maladministrasi

PMII Laporkan Rektor Unmul Terpilih ke Senat atas Dugaan Maladministrasi

SAMARINDA — Gelombang dinamika pasca-Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Mulawarman (Unmul) periode 2026–2030 kian memanas. Pengurus Perge

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer