Putusan PTUN 15 Oktober, Advokat Publik Ungkap Dugaan Nepotisme dan Rekrutmen Tim Ahli Gubernur

PROKAL.CO, SAMARINDA – Gugatan pembatalan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Timur tentang pembentukan Tim Ahli Gubernur (TAG) Tahun 2026 memasuki tahap akhir. Advokat Publik selaku penggugat kini menunggu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dijadwalkan dibacakan pada 15 Oktober 2026.
Menjelang putusan tersebut, Advokat Publik kembali menyoroti dugaan konflik kepentingan, hubungan keluarga antara gubernur dan salah satu pimpinan TAG, serta proses rekrutmen yang dinilai tidak transparan dan diduga melanggar persyaratan administratif.
Perwakilan Advokat Publik, Dyah Lestari, menyampaikan bahwa gugatan tersebut berangkat dari dugaan cacat hukum dalam penerbitan SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.9/2026 tentang Pembentukan Tim Ahli Gubernur Tahun 2026. Keputusan yang ditetapkan pada 19 Februari 2026 itu mengatur pembentukan tim beranggotakan 47 orang dengan pembiayaan dari APBD Kaltim sebesar Rp 10,5 miliar.
Menurut Dyah, persoalan yang mereka ajukan tidak hanya menyangkut besarnya anggaran, tetapi juga proses perekrutan, pemenuhan persyaratan anggota, serta dugaan konflik kepentingan dalam penunjukan sejumlah orang di dalam tim.
"Sejak awal pembentukan TAG, kami menemukan sejumlah kejanggalan, mulai dari pemberlakuan SK secara surut, tidak adanya keterbukaan dalam rekrutmen, hingga dugaan pelanggaran persyaratan administratif," demikian pokok keberatan Advokat Publik dalam keterangan tertulisnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian penggugat adalah keberadaan Hijrah Mas’ud, S.K.M., M.A.R.S., yang menjabat sebagai Wakil Ketua I TAG dan disebut merupakan adik kandung Gubernur Kaltim.
Dalam persidangan, saksi fakta dari pihak gubernur, Dra. Ismiati, M.Si., yang juga merupakan anggota TAG, mengakui hubungan keluarga tersebut. Bagi Advokat Publik, keterangan itu menjadi salah satu bukti yang dinilai relevan dengan dalil dugaan nepotisme dalam proses pembentukan tim.
Selain persoalan hubungan keluarga, penggugat juga mempersoalkan keterlibatan 12 orang yang diklaim merupakan mantan tim sukses gubernur, dua anggota yang diduga tidak memenuhi persyaratan pendidikan minimal sarjana, serta adanya anggota yang disebut merangkap jabatan.
Dyah dan tim Advokat Publik juga menyoroti penerapan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 58 Tahun 2025 yang menjadi dasar pembentukan TAG. Dalam Pasal 9 huruf d, peraturan tersebut mensyaratkan anggota TAG memiliki pengalaman dan keahlian sesuai bidangnya yang dibuktikan dengan daftar riwayat hidup bermeterai.
Namun, berdasarkan dokumen yang mereka peroleh selama proses persidangan, Advokat Publik menyebut hanya 19 dari 47 anggota TAG yang menyerahkan daftar riwayat hidup. Penggugat juga menyatakan belum menemukan bukti sertifikasi keahlian tertulis yang dapat membuktikan kompetensi seluruh anggota tim.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




