BPBD Samarinda Minta Modifikasi Cuaca untuk Atasi Kekeringan dan Karhutla

PROKAL.CO, SAMARINDA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda, Kalimantan Timur, meminta operasi modifikasi cuaca (OMC) kembali dilaksanakan untuk mengatasi kekeringan akibat kemarau berkepanjangan. Upaya tersebut dinilai mendesak untuk membantu pemenuhan kebutuhan air sekaligus menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di Kecamatan Sambutan dan Palaran.
Kepala Pelaksana BPBD Samarinda Suwarso mengatakan, minimnya curah hujan membuat penanganan kebakaran lahan semakin sulit. Sementara itu, musim hujan di Samarinda diperkirakan baru mulai pada akhir Oktober hingga awal November 2026.
”Operasi modifikasi cuaca sangat kami butuhkan untuk membantu penanganan kekeringan,” ujar Suwarso, Sabtu (10/10/2026).
Menurut Suwarso, langkah antisipasi perlu dilakukan sebelum hujan kembali turun. Selain menghadapi kekeringan dan karhutla, pemerintah daerah juga perlu menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi saat memasuki musim hujan.
Dampak kemarau berkepanjangan tidak hanya meningkatkan ancaman kebakaran, tetapi juga mengganggu pasokan air baku. Sejumlah instalasi pengolahan air di kawasan hilir, yakni Selili, Pulau Atas, Kahol, dan Bantuas, mengalami gangguan akibat intrusi air laut.
Kondisi tersebut membatasi pemanfaatan air yang tersedia, terutama untuk memenuhi kebutuhan mandi, cuci, dan kakus (MCK). Berkurangnya ketersediaan air baku pun menambah tekanan terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.
Kekeringan juga berdampak pada sektor pertanian. Untuk mengatasi keterbatasan air irigasi, petani mulai memanfaatkan air dari lubang bekas tambang atau void sebagai sumber alternatif.
Namun, pasokan tersebut belum mampu menjangkau seluruh lahan yang membutuhkan pengairan. Dari sekitar 500 hektar lahan sawah yang memerlukan pasokan air, baru sekitar separuhnya yang terlayani.
BPBD Samarinda bersama instansi terkait telah memetakan sejumlah sumber air alternatif untuk mengantisipasi dampak fenomena El Niño. Sebelum dimanfaatkan, sumber-sumber air tersebut harus melalui pemeriksaan kualitas oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
Suwarso berharap rekomendasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dapat menjadi dasar pelaksanaan operasi modifikasi cuaca berikutnya. Koordinasi dengan lembaga terkait diperlukan agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan kondisi cuaca dan kebutuhan di lapangan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




