Jaga Kualitas Demokrasi, Andi Harun Tekankan Pentingnya Integritas Pemilu

SAMARINDA - Wali Kota Samarinda, Andi Harun menekankan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemilu untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan kedaulatan rakyat tetap terjaga. Hal tersebut Andi Harun sampaikan saat mengajar mata kuliah Hukum Kepemiluan dan Kepartaian kepada mahasiswa Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) di Samarinda, Jumat (16/10/2026).
Dalam perkuliahan tersebut, Andi Harun mengajak mahasiswa memahami hukum kepemiluan melalui teori, regulasi, dan berbagai persoalan yang muncul dalam praktik demokrasi.
Ia membangun suasana belajar interaktif dengan mengajukan pertanyaan, menjelaskan ketentuan hukum, serta memberikan contoh pelaksanaan pemilu. Andi Harun mengawali pembahasan dengan menjelaskan perbedaan peserta pemilu berdasarkan jenis pemilihan.
Dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD, partai politik menjadi peserta pemilu dan mengajukan calon anggota legislatif. Sementara itu, pemilihan anggota DPD menempatkan perseorangan sebagai peserta.
Adapun dalam pemilihan kepala daerah, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat maju melalui dukungan partai politik maupun jalur perseorangan sesuai ketentuan. Ia menjelaskan bahwa perbedaan tersebut memengaruhi mekanisme pencalonan, pemberian suara, dan penghitungan hasil pemilihan.
Dalam pemilu legislatif, penyelenggara mengonversi perolehan suara menjadi kursi, sedangkan pemilihan kepala daerah menentukan pasangan calon yang memperoleh mandat untuk memimpin. Menurut Andi Harun, pemilih juga harus menggunakan pertimbangan rasional ketika menentukan pilihan.
Ia mengingatkan mahasiswa agar tidak sekadar mengikuti pilihan orang lain, penampilan calon, atau simbol tertentu. Pemilih perlu memeriksa rekam jejak, persyaratan, dan integritas calon sebelum memberikan suara.
“Selisih suara yang kecil sekalipun dapat menentukan siapa yang memperoleh mandat untuk memimpin dan menjalankan kekuasaan selama lima tahun,” ujar Andi Harun. Perkuliahan kemudian membahas tata kelola pemilu atau electoral governance. Andi Harun menguraikan tiga unsur utama, yakni rule making atau pembentukan aturan, rule application atau penerapan aturan, dan rule adjudication atau penyelesaian pelanggaran dan sengketa.
Ketiga unsur tersebut memastikan penyelenggara menerapkan aturan secara konsisten sekaligus menyediakan mekanisme penyelesaian ketika muncul persoalan.
Ia juga menjelaskan pembagian tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU menyelenggarakan tahapan pemilu, Bawaslu mengawasi pelaksanaan pemilu serta menangani pelanggaran dan sengketa sesuai kewenangannya, sedangkan DKPP menangani persoalan etik penyelenggara pemilu.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




